oleh

ABP Mangkir Karena Alasan Sakit, Begini Komentar Praktisi Hukum

Hasanuddin Rahim praktisi hukum UMI. (Foto:istimewa) 

Polewali – Mediaekspres.com Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lampu jalan ABP mangkir dari panggilan Kejaksaan karena alasan sakit, menuai sorotan Hasanuddin Rahim salah seorang praktisi  hukum jebolan Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Menurut Hasanuddin Rahim, berdasarkan pada buku pedoman diagnosis gangguan jiwa DSM-IV TR, konteks malingering, adalah adanya kondisi berpura-pura sakit sebagai bagian yang disengaja, dengan menampakkan gejala fisik atau psikologis palsu, atau berlebihan.

“Para ahli tidak memasukkannya sebagai penyakit mental karena mereka pura-pura sakit, justru termotivasi akibat keadaan lingkungan sekitarnya,” ucap Hasanuddin melalui press rilisnya, Kamis, 13/12/18.

Selain itu ia juga menambahkan, Menurut diagnostic and statistical manual of mental disorder edisi ke V, malingering dapat dideteksi jika memiliki ciri yaitu, 1.sedang berada dalam kondisi medikolegal yaitu ilmu medis yang berkaitan dengan hukum, dalam hal ini orang dengan malingering “pura-pura sakit” akan kambuh jika sedang berada dalam dalam kasus hukum tertentu, 2. memiliki gangguan keperibadian anti sosial, yaitu gangguan perilaku tidak menghargai hukum, serta norma sosial yang berlaku.

“Dalam hal ini sikap kooperatif seorang tersangka harus tercermin sehingga mempermudah jalannya proses hukum agar tidak dianggap “obstruction of justice” merintangi penyidikan, begitupun profesionalisme seorang dokter sangat dibutuhkan dalam menangani, dan memeriksa kesehatan pasien yang menyandang status tersangka, sehingga jauh dari jeratan pasal 267 ayat 1 KUHP seorang dokter yang sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada, atau tidaknya penyakit, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, begitu pun dalam pasal 21 UU Tipikor, disebutkan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka, dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi, dapat dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun, dan paling lama 12 tahun, dan atau denda paling sedikit 150.000.000, dan paling banyak 600.000.000. Rupiah.

“Dengan demikian akan terwujud hukum yang jujur dan tidak memihak fair and objective,”tutupnya. (*/Masdar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *