oleh

Karena ADD, Oknum Kepala Desa Dilaporkan Warganya di Kajari

-Hukum, Mamuju-169 views
Foto Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, saat menerima laporan aduan warga Desa Salubarana. Sebelum diterima Kasi Intel Kajari Mamuju, Sinrang.

Mediaekspres.com, Kepala Desa Salubarana, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dilaporkan warganya ke Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju atas dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017, Selasa (12/3/19).

Ahmad Mudir, seorang tokoh masyarakat yang di dampingi dua rekannya mendatangi Kejari Mamuju dalam rangka memasukkan berkas laporan ADD tahun 2017 yang kedua kalinya, karena merasa laporan sebelumnya kurang diperhatikan.

Menurut Ahmad Mudir, jumlah anggaran yang dilaporkan sebanyak 1 Milyar lebih yang terdiri dari 10 item lebih pekerjaan. Diantaranya Rabat beton, drainase, Paud, Studi banding Bumdes dan Pembangunan Kuba Mesjid.

Selain itu, kasus yang sama juga pernah dilporkan pada tahun 2015 di Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Mamuju. Namun menurutnya, sampai sekarang laporan tersebut tidak menuai titik terang.

“Kami juga pernah melaporkan anggaran 2019 dan sampai sekarang kasusnya tidak jelas. Meskipun anggaranya tidak sama yang dilaporkan sekarag. Hanya Tiga Ratus Juta lebih,” terang Ahmad di Kajari Mamuju setetalah memasukkan laporan penggunaan Anggara Dana Desa tahun 2017.

Laporan dugaan pelanggaran tahun 2015 yang dilakukan oleh Kepala Desa Salubara’na, juga berupa tindakan Mark Up dengan membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) fiktif.

“Itu semua ada bukti-buktinya administrasinya, baik berupa surat pernyataan dari toko semen, Bendahara Desa karena tidak pernah dilibatkan dalam pencairan dan, pekerja yang terlibat,” ungkanya.

Pada saat itu ada belanja sebanyak 440 sak semen yang digunakan di beberapa titik pembangunan, sementara di LPJ nya Kepala Desa sebanyak 949 sak. Ditambah lagi di LPJ nya tidak dilengkapi bukti kwitansi belanja.

Kemudian ada juga anggaran pembangunan mesjid sebanyak 30 Juta sementara di LPJ nya hanya 7,5 Juta dan selain itu masih banyak lagi, katanya.

“Hampir semua titik pak yang digunakan untuk pembangunan mesjid bermasalah dan itu sangat jauh beda selesihnya apa yang dikelolah dilapangan,” tambahnya.

“Kami juga ini merasa di pinpong kesana kemari pak, ke Inspektoralah, Kejaksaan dan Tipikor. Terakhir saya dapat informasi dari Tipikor kurang lebih Seratus Juta, nah tiba-tiba hasil dari Inpektorat itu tinggal Sebelas Juta,” pungkasnya.

Foto Kasi Intel Kajari Mamuju, Sinrang saat menerima laporan aduan warga Desa Salubarana, Kecamatan Sampaga.

Sementara Kasi Intel Kajari Mamuju, Sinrang menyampaikan, sesuai dengan undang-undang pemerintahan desa dan undang-undang administrasi pemerintahan, terhadap materi aduan yang dilaporkan itu, yang terdiri terdiri dari Sepuluh item pekerjaan sementara diperiksa oleh Inspektorat.

“Pada waktu bersamaan kami juga telah melakun pengumpulan data awal terhadap dengan laporan itu. Kami juga sudah meminta keterangan Kepala Desa, Aparat desanya, Kepala Lingkungan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” terangnya setelah menerima laporan dugaan penyalah gunaan ADD tahun 2017 dari masyarakat Salubarana.

Baca juga, LAK Menilai: Status Tahanan Kota Tersangka Kasus Korupsi Merupakan Proyek Hukum dan Budaya Bobrok

Baja juga, Pelimpahan Kasus Dugaan Korupsi APK, Resmi Diterima Kejari Mamuju

Kemudian untuk menentukan tersangka menurut Sinrang, masih butuh waktu untuk memproses hasil dari klarifikasi dari beberapa keterangan. Serta sambil menunggu hasil perhitungan hasil audit dari Inspektorat sesuai dengan undang-undang. Sebagaimana terkait dengan laporan aduan masyarakat terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas Internal Pemerintahan.

“Kita tunggu hasilnya dari Inspektorat terhadap kebenaran laporan itu, apakah ada indikasi kearah kerugian Negara,” tutupnya. (Ir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *