oleh

LAK Menilai: Status Tahanan Kota Tersangka Kasus Korupsi Merupakan Proyek Hukum dan Budaya Bobrok

-Hukum, Mamuju-133 views
Foto : Net. Ketua Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulbar, Muslim Fatillah Asiz

Mediaekspres.com, Ketua Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulbar, Muslim Fatillah Azis, menilai status tahanan tersangka Kasus Dugaan Korupsi Alat Peraga Kampanye (APK) tahun 2016, merupakan proyek hukum yang dianggap sebagai budaya bobrok, karena tersangka diberikan perlakuan istimewa dengan predikat tahanan kota.

Olehnya karena itu, pihaknya mendesak penegak hukum untuk menjebloskan tersangka kedalam penjara, dimana dalam hal ini Sekretaris KPU Sulbar inisial ASR.

“Harusnya tersangka kasus korupsi juga di tahan di rutan seperti halnya tersangka pencuri ayam, judi, narkoba dan lain-lain. Bukan malah jadi tahanan kota yang artinya tidur nyenyak dirumah tanpa ada gigitan nyamuk,” tegas Muslim melalui Via Whatsapp, Jumat (22/02/19).

Disamping itu, LAK Sulbar juga mendesak Kajari Mamuju untuk menerapkan asas equality before the law yang artinya berlaku adil dalam menerapkan hukum, jangan hanya masyarakat kecil yang berkasus baru ditahan dirutan tapi para pejabat yang merampok uang negara justru diberi kenikmatan tahanan kota.

“Kami sangat menyayangkan hal tersebut, seharusnya ada perlakuan yg adil terhadap semua tersangka kasus kejahatan agar ada efek jera, jangan salahkan publik jika berasumsi bahwa pemberian status tahanan kota tersebut sebagai proyek penegakan hukum khususunya di lingkungan Kejaksaan Negeri Mamuju,” tambahnya.

Selain Muslim Fatillah Azis, Ketua HMI Cabang Manakarra Mamuju, Sofliadi juga berkomentar terkait dengan perlakuan yang diberikan terhadap tersangka Kasus Dugaan Korupsi APK pada Pilgub 2016 tersebut.

Menurutnya, penahanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan sangat keliru, pasalnya kasus korupsi termasuk tindakan kejahatan besar melawan negara yang mestinya harus dipertimbangkan dalam menetapkan tersangka sebagai Tahanan Kota. Apalagi hanya dengan alasan karena tersangka masih menjabat sebagai Sekertaris KPU Prov. Sulbar.

“Mestinya penegak hukum harus objektif dalam menilai kasus tersebut, karena kita tidak berharap kejadian ini berulang kembali di internal KPU. Kalaupun beliau bekerja, tidak ada juga jaminan bahwa Sekretaris KPU yang ditetapkan sebagai tersangka itu untuk tidak melakukan lagi tindakan yang melanggar hukum,” terang Sofliadi.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar telah melimpahkan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APK tahun 2016, beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju selaku pihak Jaksa Penuntut Umum, Kamis (21/02/19).

Pelimpahan Perkara Kasus Dugaan Korupsi APK dimaksudkan untuk proses tahap selanjutnya ke Pengadilan Negeri Mamuju untuk diperiksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kasi Tind. Pidsus Kejari Mamuju, Cahyadi Sabri, SH.MH, tersangka disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 dan pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor.

“Dengan ancaman hukuman penjara diatas 10 (Sepuluh) tahun,” ungkapnya.

Kemudian, dalam penyerahan tersangka dan barang bukti, diserahkan pula uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) yang dititipkan di rekening penitipan Kejari Mamuju pada bank BRI Cab. Mamuju.

Serta dengan usulan penasehat hukum tersangka dan pertimbangkan Kejari Mamuju terhadap tersangka yang bersikap kooperatif selama penyelidikan, serta adanya pengembalian sebagian kerugian negara, maka tersangka dilakukan panahanan berstatus tahanan Kota Mamuju.

Selain itu, demi menjaga kelancaran proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Legislatif. Karena tersangka masih aktif menjabat selaku Sekretaris KPU Sulbar.

Adapun proses pelimpahan ke Pengadilan belum ditentukan. Karena pihak Kejari Mamuju masih melengkapi administrasi Kasus Dugaan Korupsi APK untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Diketahui, sebelumnya Polda Sulbar juga telah menetapkan sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar, berinisial ARS sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilgub Sulbar 2016.

ARS selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) pengadaan APK Pilgub Sulbar 2016, diduga telah melakukan modus perbuatan melawan hukum dengan cara mark up dalam hal pengadaan bahan APK tersebut.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulbar, Kombes Pol Wisnu Andayana mengatakan, dalam perkara tersebut penyidik memeriksa 16 saksi dua diantaranya adalah saksi ahli masing-masing dari BPK dan BPKP.

“ARS resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juli 2018, adapun modusnya yakni melakukan mark up atau kemahalan harga,” kata Kombes Pol Wisnu, Kamis (12/7/2018).

Baca juga, Pelimpahan Kasus Dugaan Korupsi APK, Resmi Diterima Kejari Mamuju

Baca juga, Kasus Dugaan Korupsi APK Tahun Ini Bakal P21

Berdasarkan hasil laporan audit perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bahan dan APK yang dikeluargan oleh BPKP pada pengawasan keuangan telah ditemukan kerugian negara.

“Ditemukan kerugian negara Rp 2,4 miliar. Berdasarkan alat bukti yang ditemukn oleh penyidik yang dipaparkan dalam gelar perkara ARS melanggara pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah undang-undang tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tuturnya. (Ir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *