oleh

Pelimpahan Kasus Dugaan Korupsi APK, Resmi Diterima Kejari Mamuju

-Hukum, Mamuju-83 views
Foto Kasi Tind. Pidsus Kejari Mamuju, Cahyadi Sabri, SH.MH.

Mediaekspres.com, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar telah melimpahkan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APK tahun 2016, beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju selaku pihak Jaksa Penuntut Umum, Kamis (21/02/19).

Pelimpahan Perkara Kasus Dugaan Korupsi APK dimaksudkan untuk proses tahap selanjutnya ke Pengadilan Negeri Mamuju untuk diperiksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kasi Tind. Pidsus Kejari Mamuju, Cahyadi Sabri, SH.MH, tersangka disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 dan pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor.

“Dengan ancaman hukuman penjara diatas 10 (Sepuluh) tahun,” ungkapnya.

Kemudian, dalam penyerahan tersangka dan barang bukti, diserahkan pula uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 750.000.000,-  (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta) yang dititipkan di rekening penitipan Kejari Mamuju pada bank BRI Cab. Mamuju.

Serta dengan usulan penasehat hukum tersangka dan pertimbangkan Kejari Mamuju terhadap tersangka yang bersikap kooperatif selama penyelidikan, serta adanya pengembalian sebagian kerugian negara, maka tersangka dilakukan panahanan berstatus tahanan Kota Mamuju.

Selain itu, demi menjaga kelancaran proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Legislatif. Karena tersangka masih aktif menjabat selaku Sekretaris KPU Sulbar.

Adapun proses pelimpahan ke Pengadilan belum ditentukan. Karena pihak Kejari Mamuju masih melengkapi administrasi Kasus Dugaan Korupsi APK untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Diketahui, sebelumnya Polda Sulbar juga telah menetapkan sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar, berinisial ARS sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilgub Sulbar 2016.

ARS selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) pengadaan APK Pilgub Sulbar 2016, diduga telah melakukan modus perbuatan melawan hukum dengan cara mark up dalam hal pengadaan bahan APK tersebut.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulbar, Kombes Pol Wisnu Andayana mengatakan, dalam perkara tersebut penyidik memeriksa 16 saksi dua diantaranya adalah saksi ahli masing-masing dari BPK dan BPKP.

“ARS resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juli 2018, adapun modusnya yakni melakukan mark up atau kemahalan harga,” kata Kombes Pol Wisnu, Kamis (12/7/2018).

Baca juga, Kasus Dugaan Korupsi APK Tahun Ini Bakal P21

Baca juga, Tersangka Dugaan Korupsi Lampu Jalan Resmi Menjabat Pengurus IMI Sulbar

Berdasarkan hasil laporan audit perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bahan dan APK yang dikeluargan oleh BPKP pada pengawasan keuangan telah ditemukan kerugian negara.

“Ditemukan kerugian negara Rp 2,4 miliar. Berdasarkan alat bukti yang ditemukn oleh penyidik yang dipaparkan dalam gelar perkara ARS melanggara pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah undang-undang tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tuturnya. (Ir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *