oleh

Potensi Money Politic di Sulbar dan Lemahnya Undang-Udang Pemilu

Ilustrasi. Sumber Net.

Mediaekspres.com, Potensi terjadinya Politik Uang pada Pemilu 17 April Tahun 2019 masih cukup tinggi. Bagaimana tidak, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 515 hanya pemberilah yang mendapat sanksi pidana, sedangkan penerima tidak mendapat sanksi pidana.

Soal tidak adanya sanksi pidana terhadap penerima politik uang juga dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Sulfan Sulo. Saat dihubungi melalui via Whapshapp, Jumat (15/3/17).

Sementara potensi kerawanan Pemilu sesuai rilis Polda Sulbar tercatat ada 3,865 TPS, yang terdiri dari 3.333 TPS kurang rawan, rawan 515 TPS dan sangat rawan 17 TPS.

Adapun potensi ancaman Pemilu yang diperkiran terjadi pada saat masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara dan perhitungan suara adalah money politic atau black campaign, aksi protes atau unjuk rasa yang berujung tindakan anarkhis, manipulasi hasil suara atau pemgelembungan suara, kejahatan konvensional, dan lain-lain.

Sementara menurut Wakil Pimpinan Umum Radar Sulbar, Muh Ilham menilai, dalam mencegah terjadinya praktek money politic, terlebih dahulu harus diketahui akar permasalannya.

“Karena tidak sedikit Caleg yang saya ajak diskusi ya bingung juga. Karena belum tiba disuatu tempat, sudah macan-macanlah permintaan dari bawa. Jadi dikasih salah, tidak dikasih salah juga,” ungkapnya saat hadir sebagai narasumber diacara dialog publik yang dilaksanakan LSM Jari Manis di salah satu hotel yang ada di Mamuju, Kamis (14/3/19).

Lanjut, jadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya money politic menurut Ilham adalah keterlibatan semua pihak. Akan tetapi dalam mencegah perlu dengan cara-cara persuasive, serta pandai-pandai melihat kondisi. Karena beberapa pihak menganggap Pemilu adalah ladang pekerjaan singkat.

“Jadi teman-teman yang ingin menegakkan demokrasi, jangan juga langsung menyampaikan kepada orang yang melanggar, ‘oe jangan lakukan itu’. Ingat kejadian di Makassar, gara-gara dianggap menghalangi rejeki, Panwas dikejar parang oleh warga seperti yang diberitakan tribun timur,” terangnya.

Baca juga, LSM Jari Manis Gelar Dialog Demi Tegakknya Demokrasi

Baca juga, Fakta Pelanggaran Pemilu 2019, Ada Sebanyak 6,468 Kasus

Olehnya itu, dalam mencega money politic harus dengan cara pelan-pelan dan tidak menyakitkan.

“Jangan juga langsung mengatakan kepada orang tua kita, ‘haram uang yang kamu makan itu’. Itu tidak boleh dilakukan. Ataukah yang melakukan adalah orang yang dikenal dan tidak tegah melaporkan. Maka bisa secara diam-diam menyampaikan ke Panwas,” tutup Ilham.

Reporter (Irwan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *