Jakarta โ Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi banyak persoalan di lapangan. Bahkan, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu mencopot pejabat maupun pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam program strategis nasional tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Timur. Dilansir dari sumber berbagai media, dalam sambutannya, Kepala Negara menilai persoalan utama bukan terletak pada konsep program MBG, melainkan pada integritas oknum pelaksana di lapangan.
โMBG banyak masalah, kita harus tertibkan,โ ujar Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan membersihkan dan mencopot pihak-pihak yang terbukti menyimpang dari aturan dan amanah program.
Pengakuan terbuka Presiden tersebut kini menjadi perhatian publik di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam beberapa bulan terakhir, program MBG di Sulbar terus dihantam berbagai polemik dan kritik masyarakat.
Mulai dari polemik rekrutmen tenaga SPPG yang dinilai minim melibatkan warga lokal, isu mutasi internal yang disebut tidak transparan, hingga munculnya kritik terhadap koordinasi pelaksanaan program di daerah.
Sejumlah kelompok mahasiswa, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil bahkan beberapa kali menggelar aksi demonstrasi untuk meminta evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG di Sulbar.
Tak hanya itu, isu dugaan jual beli titik MBG yang disebut-sebut menyeret nama oknum anggota DPRD Sulbar juga ikut memanaskan situasi. Polemik tersebut semakin liar diperbincangkan publik setelah muncul kabar pencopotan seorang pejabat Koordinator Wilayah (Korwil) SPPI yang diduga berkaitan dengan konflik internal dan dinamika pelaksanaan program MBG di daerah.
Situasi ini membuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG di Sulbar mulai dipertanyakan. Masyarakat mendesak agar pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang berkembang.
Desakan evaluasi juga terus menguat karena publik menilai program yang menggunakan anggaran besar tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Apalagi, MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat yang menyangkut kebutuhan gizi masyarakat serta masa depan generasi muda.
Pernyataan Presiden Prabowo yang mengakui adanya persoalan internal dan ancaman pencopotan pejabat dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat mulai serius menyoroti berbagai keluhan yang berkembang di daerah, termasuk Sulawesi Barat.
Di Sulbar sendiri, sejumlah elemen masyarakat berharap evaluasi tidak berhenti pada tataran wacana. Mereka meminta audit menyeluruh, pembenahan manajemen, serta pengawasan publik yang lebih ketat agar program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan awal untuk membantu masyarakat kecil dan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. (*)
Comment