MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Polemik Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan membuat mantan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Anwar Adnan Saleh (AAS) prihatin.
Menurutnya, program tersebut semestinya dimanfaatkan semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu pendidikan di provinsi ke-33 ini.
“Kuping saya jadi gatal dengar DAK pendidikan ini dimainkan, padahal ini demi meningkatkan kualitas pendidikan kita lho,” jelasnya kepada Mediaekspres.id via telepon, Sabtu (29/8/2020).
Apalagi, amanat undang-undang yang mewajibkan alokasi 20% APBD untuk pendidikan, belum bisa dipenuhi Provinsi Sulbar. Oknum pejabat, lanjut AAS, harusnya tidak lagi “mengorek” anggaran pendidikan dari pemerintah pusat.
Baca juga:
- Dugaan Aliran Fee Proyek DAK Sulbar ke “Istana” Gubernur dan Penegak Hukum
- Singgung DAK Pendidikan Sulbar, KPK: Ada Indikasi Tipikor, Laporkan!
- Aksi AMPERA Tuntut Penyalahgunaan DAK Pendidikan Sulbar Ricuh
AAS pun membandingkan pemerintahan saat ini dengan masa kepemimpinannya dahulu.
“10 tahun saya memimpin Sulbar, tidak pernah masalah dengan DAK. Tidak ada kepala sekolah maupun pengusaha saya minta-minta (fee),” terang AAS.
Ia juga mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat, terkait kualitas pemerintahan provinsi saat ini.
“Banyak masyarakat yang mengeluh ke saya, katanya banyak pembangunan yang tidak dijaga,” aku Anwar.
Soal dugaan pelanggaran hukum dalam program DAK pendidikan itu, AAS meminta aparat berwenang segera melakukan tindak lanjut.
“Kalau datanya cukup, harusnya aparat hukum menindaklanjuti,” imbuhnya.
Bahkan, mantan gubernur dua periode itu mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu terbuka untuk menerima laporan masyarakat.
Comment