MAMUJU, MEDIAEKSPRES.id – Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis pertamax di nilai sangat memberatkan masyarakat. Terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Olehnya itu, Ketua Umum HMI-MPO Cabang Mamuju, Muh. Ahyar meminta pemerintah menarik kebijakan tersebut. Sebab menurut Ahyar, BBM adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang tak boleh memberatkan masyarakat. Apalagi di tengah situasi ekonomi saat ini yang belum pulih pasca pandemik covid-19.
“Saya anggap kebijakan ini adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan harus di lawan serta tidak boleh didiamkan,” tegas Ahyar kepada mediaekspres.id, Senin (04/04/22).
Lebih lanjut Ahyar menyampaikan, apabila kebijakan ini dibiarkan maka sama saja membiarkan kejahatan itu akan terus berlanjut. Oleh sebab itu, pihaknya tidak akan diam dan berharap masyarakat maupun mahasiswa di seluruh Indonesia turun menyikapi kebijakan kenaikan BBM tersebut.
“Saya berharap bukan hanya mahasiswa di Sulbar tetapi seluruh Indonesia harus bergerak untuk menolak kenaikan BBM jenis pertamax ini,” seru Ahyar.
Untuk diketahui, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pertamax di seluruh provinsi mulai hari Jumat (01/04/22). Secara umum Pertamina menetapkan harga Pertamax naik dari sebelumnya Rp 9.000 — Rp 9.400 per liter menjadi kisaran Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter, tergantung provinsi tertentu. Serta PPN dari 10 persen naik menjadi 11 persen.
Reporter : Irwan
Editor : Mediaekspres.id
Comment