oleh

Fakta Pelanggaran Pemilu 2019, Ada Sebanyak 6,468 Kasus

-Mamuju, Nasional, Politik-113 views
Sumber, internet.

Mediaekspres.com, Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 seakan tidak bisa hindari. Meskipun berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.

Baru-baru ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merilis jumlah pelanggaran Pemilu yang terjadi di tahun 2019. Adapun jumlah data berdasarkan penerimaan dan penanganan pelanggaran tahun 2019  yang masuk sebanyak 6,468 kasus.

Tercatat ada 29 kasus pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu RI hingga 8 Maret 2019, Sementara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten sampai pada tanggal 25 Februari 2019 ada sebanyak 6.274 kasus yang diproses dan, Penanganan Pelanggaraan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 165 hingga 1 Maret 2019.

Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI

Divisi Hukum Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menyampaikan, data kasus yang diproses oleh Bawaslu RI berdasarkan penerimaan dan penanganan pelanggaran. Tercatat jumlah hasil kajian awal dengan laporan yang diregistrasi sebanyak satu kasus, laporan tidak diregistrasi delapan kasus dan laporan yang dilimpahkan sebanyak 10 kasus.

“Sementara jumlah hasil penanganan pelanggaran yang sedang ditangani sebanyak dua kasus dan dinyatakan bukan pelanggaran sebanyak sembilan kasus,” sambungnya saat di acara dialog publik yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di salah satu hotel yang ada di Mamuju, Jumat (08/03/19).

Lanjut Edward, dari 29 laporan penanganan dugaan pelanggaran, dua kasus laporan pelanggaran terkait pemilu legislatif dan 27 kasus laporan terkait pelanggaran pemilih presiden dan wakil presiden. Dua laporan pelanggaran Pemilu legislatif. Kemudian dari 29 kasus tersebut, delapan kasus dilimpahkan, delapan kasus tidak diregistrasi, sembilan kasus dihentikan dan empat kasus sedang dalam proses penindakan.

Sementara dari hasil sidang administrasi, terdapat empat laporan yang tiga di antaranya ditolak. Selain itu, terdapat tindakan koreksi delapan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu RI.

Penanganan Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Khusus Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Tercatat penerimaan dugaan pelanggaraan sebanyak 601 laporan, penerimaan temuan dugaan pelanggaran sebanyak 5.985 pelanggaran. Dari laporan dan temuan tersebut, pelanggaran pidana sebanyak 485 kasus, pelanggaran administrasi sebanyak 4.695 kasus, pelanggaran lainnya sebanyak 579 kasus, yang sedang dalam proses penanganan sebanyak 78 kasus dan sudah dinyatakan bukan pelanggaran sebanyak 330 kasus.

Data temuan tertinggi terkait dengan pelanggaran Pemilu di provinsi terjadi di Jawa Timur dengan 3013 temuan, Sulawesi Tengah 481 temuan, Jawa Barat 445 temuan, Jawa Tengah 358 temuan dan Sulawesi Selatan 326 temuan.

Sementara untuk Laporan tertinggi terkait pelanggaran Pemilu terjadi di Jawa Barat dengan 70 laporan, Aceh 67 laporan, Sulawesi Selatan 51 laporan, Sumatera Utara 40 lapora dan Jawa Tengah 33 Laporan.

Dari 45 putusan pidana, 34 putusan inkracht dan 11 putusan masih dalam proses. Putusan tersebut tersebar di Sumatera Barat satu putusan, Sulawesi Tenggara dua putusan, Sulawesi Selatan lima putusan, Sulawesi Tengah sembilan putusan, Jawa Tengah tujuh putusan, Yogyakarta dua putusan, Nusa Tenggara Barat tujuh putusan, Kepulauan Riau satu putusan, Jakarta empat putusan, Kalimantan Selatan dua putusan, Jawa Barat satu putusan, Riau dua putusan, Bali satu putusan, Jawa Timur satu Putusan, Kalimantan Timur satu Putusan dan Kalimantan Barat satu putusan.

Khusus terkait dengan Politik Uang, terdapat enam putusan, yang tersebar di Kepulauan Riau satu putusan, Jakarta tiga putusan, Jawa Barat satu putusan dan NTB satu putusa dengan beragam putusan, yaitu pidana penjara enam bulan sebanyak dua putusan, pidana penjara tiga bulan sebanyak tiga putusan dan pidana penjara empat bulan satu putusan. Adapun pelaku dari politik uang ini dilakukan oleh satu calon anggota DPR/DPRD/DPD sebanyak empat terpidana dan pelaksana kampanye satu terpidana.

Penanganan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara

Kemudian untuk pelanggaran ASN sendiri terjadi di 15 Provinsi yang masuk ke Bawaslu RI. Provinsi tersebut adalah Bali, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan.

Jumlah pelanggaran ASN secara berturut-turut dari provinsi tersebut terjadi di Jawa Tengah 43 pelanggaran, Sulawesi Selatan 26 pelanggaran, Sulawesi Tenggara 19 pelanggaran, Jawa Barat 17 pelanggaran, Banten 16 pelanggaran, Bali delapan pelanggaran, Sulawesi Barat tujuh pelanggaran, NTB enam pelanggaran, Riau dan Kalimantan Timur masing-masing lima pelanggaran, Bangka Belitung tiga pelanggaran, Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan masing-masing dua pelanggaran serta Maluku satu pelanggaran.

Dari 165 pelanggaran tersebut, tindak lanjut dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap pelanggaran ASN berjumlah 24 yaitu di Bangka Belitung (satu kasus), Sumatera Selatan (satu kasus), Kalimantan Selatan (satu kasus), Gorontalo (dua kasus), Jakarta (satu kasus), Maluku Utara (satu kasus), Kalimantan Utara (dua kasus), Kalimantan Selatan (empat kasus), Jawa Tengah (sembilan kasus), Sulawesi Selatan (satu kasus) dan Kalimantan Barat (satu kasus).

Berikut bentuk pelanggaraannya dapat dikelompokkan sebagai berikut;

  1. Mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif namun belum mengundurkan diri sebagai ASN (dua kasus)
  2. Melakukan tindakan yang menguntungkan peserta/calon (27 kasus)
  3. Melakukan tindakan menguntungkan peserta/calon di media sosial (40 kasus)
  4. Hadir dalam kampanye (23 kasus)
  5. Menggunakan atribut partai/peserta Pemilu dan/atau membagikan alat peraga kampanye (16 kasus)
  6. Keterlibatan ASN sebagai tim kampanye peserta Pemilu (1satu kasus).
  7. Menghadiri kegiatan peserta pemilu (non kampanye), (10 kasus)
  8. Menjadi anggota partai poltiik (14 kasus).

Jabatan dari ASN yang melakukan pelanggaran diatas dilakukan oleh:

  1. Aparatur Sipil Negara, 8satu orang
  2. Perangkat desa, 2satu orang
  3. Ketua/Anggota BPD, 10 orang
  4. Kepala Daerah, 8 orang
  5. Camat, 8 orang
  6. Satpol PP, 2 orang
  7. Kepala Dinas, satu orang
  8. Sekretaris Kecamatan, satu orang
  9. Sekretaris Desa, satu orang

Baca juga, WNA Yang Masuk DPT Tersebar di 15 Provinsi, Berikut Datanya

Baca juga, WNA Masuk DPT Karena Proses Coklit Tidak Sesuai Undang-Undang

Reporter : Irwan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *