oleh

Wajib PBB Tidak Terinput, Sejumlah Warga Mamuju Pertanyakan Uangnya

Mamuju, Mediaekspres.com – Sejumlah warga Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat merasa dirugikan atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diduga tidak masuk di kas sebagai Pendapatan Daerah.

Salah satunya diakui oleh Arif, warga Kelurahan Binanga. Menurutnya, PBB yang dibayar langsung di petugas selama delapan tahun tidak terinput di data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Mamuju sebagai PBB yang sudah dibayar.

“Itu juga saya ketahui setelah ada pemberitahuan dari Dispenda Mamuju,” ungkapnya kepada Mediaekspres.com, Kamis (14/11/19).

Tercatat PBB yang sudah dibayar tetapi terhitung sebagai wajib pajak yang harus dibayar mulai dari tahun 2000, 2003, 2007, 2009, 2012, 2013, 2015, 2017 dengan nilai Rp 486.988 dan denda Rp 233.711, sehingga total yang harus dibayar Rp 720.609.

Selain Arif, Bur juga mengakui terjadi hal yang sama dengan PBB milik orang tuanya di Dusun Beru-Beru, Kecamatan Kalukku.

Awalnya ia hanya iseng mempertanyakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2019 milik orang tuanya di Sekertaris Desa (Sekdes) Beru-Beru. Alasannya karena SPPT-nya tidak ada muncul sementara milik tetangga-tetangganya sudah ada.

“Namun justru saya diarahkan ke Dispenda Mamuju dengan alasan SPPT PBB dibatasi karena sementara ada pemeriksaan,” ungkapnya.

Setelah di Dispenda justru terungkap PBB yang sudah ia bayar mulai tahun 2011, 2012, 2013, 2018 itu tidak terinput di data Dispenda. Sehingga Pajak PBB Pokok yang harus dibayar kembali Rp 298.120 dan Denda 123,253, sehinga total Rp 421.373.

Karena tidak terima, pria yang akrab disapa Bur ini mengaku telah memperlihatkan bukti-bukti pembayaran berupa SPPT PBB yang diterima selama ini dari petugas, namun itu tidak diakui dengan alasan bukan bukti pembayaran resmi.

“Selama ini kita bayar ke petugas hanya mengambil bukti berupa SPPT PBB dan itu juga terbukti ada yang terinput di data Dispenda. Namun saya herang kenapa ada yang terinput, ada tidak baru muncul lagi bukti pembayaran resmi setelah ini terungkap. Pertanyaannya juga kenapa pemerintah tidak sosialisasi soal bukti pembarayan resminya sehingga kami minta pada saat membayar,” tegasnya. (Ir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *