Balap Liar Dibubarkan, Motor yang Tak Terlibat Diduga Ikut Diangkut: GEBRAK Pertanyakan SOP Polisi

MEDIAEKSPRES.COM — Penertiban aksi balap liar di kawasan Pasar Baru Mamuju pada Minggu, 15 November 2026, menuai sorotan. Selain 14 unit sepeda motor yang ditindak dan 36 pemuda diamankan untuk pelatihan, muncul dugaan kendaraan yang tidak terlibat balapan ikut diamankan aparat.

Ketua Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat, Idam, membenahi prosedur pengamanan kendaraan dalam penertiban tersebut. Ia menilai, tidak semua orang maupun kendaraan yang berada di lokasi otomatis merupakan pelaku balap liar.

“Dirlantas harus menaati SOP. Tidak semua yang berada di lokasi itu pelaku balap liar. Ada kendaraan yang diduga hanya terparkir, tapi ikut diamankan oleh Sabhara dan kemudian dibawa ke Ditlantas,” ujar Idam saat dikonfirmasi, Selasa, 17 November 2026.

Idam meminta kepolisian menjelaskan dasar hukum pengamanan kendaraan yang tidak terbukti terlibat dalam aksi balap liar. Menurutnya, penindakan harus didasarkan pada pemeriksaan individu, bukan semata-mata mata keberadaan kendaraan di lokasi kejadian.

“Jangan sampai masyarakat yang tidak terlibat justru ikut dirugikan. Harus jelas apa dasar penindakan terhadap kendaraan tersebut, apakah memang terbukti digunakan untuk balap liar atau hanya karena berada di lokasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Samapta Polresta Mamuju, AKP Sirajuddin, S.Sos., saat di konfirmasi melalui WhatsApp menjelaskan bahwa penertiban merupakan tindak lanjut atas keresahan masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepada Kapolresta Mamuju dalam kegiatan Subuh Keliling.

Masyarakat mengeluhkan aksi balap liar yang kerap berlangsung sekitar pukul 01.00 WITA hingga menjelang subuh. Aktivitas tersebut dinilai mengganggu waktu istirahat warga sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Pada saat kejadian, masyarakat kembali melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan Call Center 110. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Piket Pamapta bersama piket fungsi dengan mengunjungi lokasi di kawasan Pasar Baru Mamuju.

Dalam penertiban itu, sebanyak 14 unit sepeda motor dilakukan penindakan oleh Sat Lantas, sementara 36 pemuda diamankan untuk diberikan pelatihan.

Terkait dasar pengamanan kendaraan, AKP Sirajuddin menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus berdasarkan hasil pemeriksaan individu, adanya dugaan pelanggaran yang jelas, serta dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Setiap tindakan kepolisian harus berdasarkan hasil pemeriksaan individu, adanya dugaan pelanggaran yang jelas, serta dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Ia mempersilakan pemilik kendaraan yang merasa kendaraannya tidak terlibat pelanggaran atau keberatan atas tindakan penindakan untuk melakukan klarifikasi kepada Sat Lantas agar dilakukan pemeriksaan dan verifikasi sesuai prosedur.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 260 ayat (1) huruf a, penyidik ​​Polri memiliki kewenangan menyita sementara kendaraan bermotor yang mungkin diduga pelanggaran peraturan lalu lintas atau merupakan alat hasil kejahatan maupun.

Namun kewenangan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas. Sementara Pasal 297 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur sanksi bagi pengemudi yang melakukan balapan di jalan, dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3 juta.

Ketentuan mengenai penyertaan kendaraan juga diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2012, yang mengatur tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Polresta Mamuju menegaskan penertiban tersebut merupakan respon atas laporan dan keresahan masyarakat yang membutuhkan kehadiran polisi untuk memberikan rasa aman.

“Pada prinsipnya, Polresta Mamuju tidak merugikan masyarakat. Penindakan ini merupakan respon atas laporan dan keresahan masyarakat yang membutuhkan kehadiran Polri untuk memberikan rasa aman. Kami berkomitmen menindak aksi balapan pembohong secara tegas, namun tetap profesional, humanis, proporsional, dan sesuai aturan hukum,” tutup AKP Sirajuddin.

Penertiban balap pembohong memang diperlukan demi keselamatan pengguna jalan dan ketenteraman warga. Namun, GEBRAK Sulbar meminta kepolisian memastikan setiap kendaraan yang diamankan memiliki dasar penindakan yang jelas, agar ketegasan hukum tidak adil merugikan masyarakat yang tidak terbukti melakukan pelanggaran. (*)

IKHSAN BASRUM

Comment