MEDIAEKSPRES.COM – Pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sulawesi Barat (Sulbar) akan dihelat pada Jumat, 20 November 2026. Dua figur telah dipastikan bersaing memperebutkan suara dari 45 anggota DPRD Sulbar. Masing-masing adalah Syamsul Samad (Nomor Urut 01) dan Hj. Fatmawati Salim (Nomor Urut 02).
Kemenangan kedua figur tersebut ditentukan oleh perolehan suara anggota dewan, dengan ambang dukungan minimal 50 persen plus satu dari suara sah sesuai ketentuan pemilihan.
Sejak awal, kontestasi ini diharapkan berjalan normal, bermartabat, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Tidak ada ruang bagi praktik transaksional yang menjadikan suara rakyat sebagai komoditas politik.
Namun, semakin dekat hari pemilihan, aroma tak sedap justru mulai menyeruak dari balik dinding Gedung DPRD Sulbar di Rangas.
Informasi yang berkembang menyebutkan adanya dugaan pendekatan kepada sejumlah pemilik suara dengan iming-iming mahar atau sejumlah uang.
Jika informasi ini benar, pertarungan memperebutkan kursi wakil gubernur bukan lagi sekadar adu gagasan dan rekam jejak, melainkan berpotensi tercoreng oleh praktik politik transaksional.
Lantas, siapa gerangan yang diduga memainkan praktik tersebut?
Informasi awal yang dihimpun media ini mengarah pada dugaan keterlibatan salah satu kandidat dalam pendekatan bermuatan transaksi kepada sejumlah legislator.
Media ini telah berupaya menghubungi sejumlah anggota DPRD Sulbar untuk mengonfirmasi kabar tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada legislator yang bersedia memberikan keterangan secara terbuka.
Keheningan para pemilik suara justru menyisakan sejumlah pertanyaan. Apakah benar ada tawaran uang di balik komunikasi politik menjelang pemilihan? Jika ada, berapa nilai yang ditawarkan dan siapa pihak yang berada di baliknya?
Tentu, dugaan ini tidak boleh dibiarkan menjadi kabut yang menutupi proses demokrasi. Sebab, 45 anggota DPRD Sulbar bukan sekadar pemilik suara, melainkan wakil rakyat yang membawa mandat publik.
Jika benar terdapat praktik pemberian atau janji imbalan untuk memengaruhi pilihan, persoalan tersebut patut mendapat perhatian serius dan ditelusuri berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pemilihan Cawagub Sulbar semestinya menjadi panggung kehormatan demokrasi, bukan pasar gelap tempat suara dipertukarkan dengan mahar.
Sebab, di balik pintu ruang sidang yang mungkin tertutup, ada mata publik yang terus mengawasi. Dan rakyat berhak tahu, apakah suara di Gedung Dewan Rangas benar-benar lahir dari nurani atau justru dibayangi transaksi.
IKHSAN/SARMAN




Comment