MEDIAEKSPRES.COM – Jejak pengadaan lahan Balai Latihan Kerja (BLK) Sulawesi Barat perlahan ditelusuri dari satu meja ke meja lainnya. Dari pemilik tanah, pihak pembeli, pejabat pertanahan, hingga operator alat berat, satu per satu kini dimintai keterangan oleh penyidik.
Kasus yang sebelumnya menunjukkan dugaan penggelembungan harga atau mark up pengadaan lahan tersebut kini memasuki babak pendalaman yang semakin serius.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Saksi. Dirreskrimsus Polda Sulbar, Kombes Pol. Abd. Azis, mengungkapkan hingga Selasa (17/11/2026) dan berlanjut pada Rabu (18/11/2026), penyidik telah memeriksa tujuh Saksi.
Pemeriksaan kini merembet ke sejumlah pihak yang terkait dengan pengadaan lahan. Mulai dari pemilik lahan, pihak pembeli, Mantan Kepala Dinas Perkim, Kepala Bidang Pertanahan, hingga operator alat berat turut dimintai keterangan.
“Empat diperiksa pada hari ini. Yah kita periksa dari bawah toh. Kemungkinan akan menyerembet aliran dana tersebut kemana saja,” ujar Kombes Pol. Abd. Azis.
Di ruangan Subdit III Tipikor Polda Sulbar, terlihat Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkim Sulbar juga ikut menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
Pemeriksaan Merembet ke Pejabat Lama hingga Operator
Penyidik kini berupaya mengurai pengadaan lahan BLK, mulai dari pemilik tanah, pihak pembeli, hingga jajaran pemerintah yang memiliki hubungan dengan proses pengadaan tersebut.
Tak hanya pejabat yang masih aktif, mantan Kepala Dinas Perkim juga ikut diperiksa. Bahkan, operator alat berat ikut dimintai keterangan dalam proses pendalaman kasus.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan lahan BLK, termasuk aliran dana dan aktivitas di lapangan.
Penyusunan ini masih mendalami siapa saja pihak yang mempunyai keterlibatan dalam proses pengadaan, mulai dari tahap transaksi tanah hingga pekerjaan yang berkaitan dengan lokasi tersebut.
Dugaan Mark Up Lahan Rp6 Miliar
Pengadaan lahan BLK Sulbar sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam pembelian lahan yang menggunakan anggaran daerah lebih dari Rp6 miliar.
Lahan seluas sekitar 2,1 hektar di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, menjadi objek pengadaan yang kini tengah ditelusuri penyidik.
Dalam pemberitaan sebelumnya, nilai pengadaan mencapai sekitar Rp290 ribu per meter persegi. Sementara muncul informasi mengenai harga yang disebut disepakati dengan pemilik lahan jauh lebih rendah.
Perbedaan informasi harga tersebut kemudian menimbulkan dugaan adanya permasalahan dalam penentuan nilai pengadaan.
Namun dugaan mark up tersebut masih harus diuji melalui pemeriksaan dokumen, hasil penilaian penilaian, keterangan para pihak, serta kompensasi kerugian negara.
Dua Minggu Lagi Gelar Perkara
Kombes Pol. Abd. Azis menyampaikan bahwa penyidik berencana melaksanakan gelar perkara dalam dua minggu ke depan untuk mengetahui perkembangan hukum kasus tersebut.
Ia menjelaskan bahwa penyidik saat ini bekerja ekstra untuk menelusuri seluruh rangkaian perkara.
“Dua minggu lagi lah baru gelar perkara, pokoknya kami kerja ekstra,” ujar Kombes Pol. Abd. Azis.
Rencana penyelenggaraan hal tersebut menjadi perhatian masyarakat, terutama pemeriksaan kini telah mencakup sejumlah pihak yang terkait dengan pengadaan lahan.
Kini, tanah yang semula menjadi objek pengadaan bukan lagi sekadar hamparan lahan untuk pembangunan BLK. Ia menjadi titik awal penelusuran yang membawa penjelajahan penelusuran jejak transaksi, dokumen, otoritas, hingga aliran dana.
Dari pemilik lahan hingga mantan pejabat, dari meja administrasi hingga operator alat berat, pemeriksaan terus bergerak.
Publik menunggu, apakah acara yang direncanakan dua minggu ke depan akan membuka tabir penyimpangan pengadaan tersebut. (*)
IKHSAN BASRUM




Comment