MEDIAEKSPRES.COM,– Puluhan tahun telah berlalu, tetapi membangun 200 hektar tanah rakyat di Afdeling G, Dusun Marisa, Desa Lariang, Kabupaten Pasangkayu, belum juga mencapai ujung. Di tengah hamparan perkebunan sawit PT Letawa, hak masyarakat yang disebut telah dijanjikan untuk dikeluarkan dari areal perusahaan kini kembali dipersoalkan.
LSM Merdeka Manakarra Sulawesi Barat pun menaikkan tekanan. Tidak hanya menuntut pengembalian lahan, lembaga-lembaga tersebut mendesak Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kortas Tipidkor Polri mengusut dugaan korupsi serta dugaan pemanfaatan kawasan hutan lindung oleh perusahaan yang merupakan bagian dari grup PT Astra Agro Lestari Tbk tersebut.
Ketua LSM Merdeka Manakarra Sulbar, Andika Putra, menyebut mengutarakan sejumlah dokumen sejarah yang menurutnya memperkuat klaim masyarakat atas 200 hektare lahan tersebut.
Persoalan ini, kata dia, bukan sengketa yang muncul kemarin sore. Jejaknya bahkan disebut telah tercatat dalam dokumen pemerintahan sejak tahun 1994.
Baca Juga : Ketika Kebun Bersengketa, 18 Warga Disebut Terseret Pidana, Korporasi Melaju?
DOKUMEN 1994 HINGGA PENGAKUAN PERUSAHAAN INTERNAL
Andika menunjuk Surat Rekomendasi Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Mamuju Nomor 522.12/89/4/94/EKON tertanggal 30 April 1994.
Dalam poin ketiga surat tersebut, menurut Andika, terdapat penegasan bahwa 200 hektare lahan di Afdeling G, Dusun Marisa, yang terlebih dahulu masuk wilayah Desa Tikke, merupakan perkebunan rakyat yang harus dikeluarkan atau diinklavekan dari areal perkebunan perusahaan.
Tak hanya dokumen pemerintah, LSM Merdeka juga mengungkap surat pernyataan bermeterai tahun 2012 yang disebut ditandatangani Ventje G Rattu, mantan Community Development Area Manager (CDAM) Area C PT Letawa.
Surat tersebut, menurut Andika, mengakui adanya kewajiban mengembalikan 200 hektare lahan berdasarkan rekomendasi Bupati Mamuju tahun 1994.
Dokumen itu sekaligus dipersoalkan sebagai bantahan terhadap surat klarifikasi perusahaan Nomor 95/LTW/CD/VII/2009 yang memuat alasan mengenai kemungkinan perpindahan lokasi lahan.
“Bukti ini bukan sekadar cerita masyarakat. Ada dokumen pemerintah tahun 1994 dan pernyataan internal perusahaan tahun 2012. Kami meminta PT Letawa menjelaskan mengapa 200 hektar tanah rakyat itu belum dikembalikan,” tegas Andika dalam pernyataan sikapnya, Jumat (13/11/2026).
LSM Merdeka juga menyebut adanya surat pengawasan dari anggota DPR RI kepada Direktur Utama PT Letawa serta berita acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sulbar yang termasuk mengizinkan pengembalian lahan kepada masyarakat.
Bagi Andika, rangkaian dokumen tersebut harus menjadi dasar pemeriksaan serius, bukan kembali berakhir sebagai tumpukan administrasi.
Baca Juga : Dari Pasangkayu ke Meja DPP Gerindra, Dugaan 1.763 Hektare di Luar HGU Mulai Disorot
42 HEKTARE KAWASAN HUTAN LINDUNG IKUT DISOROT
Persoalan PT Letawa tidak berhenti di lahan seluas 200 hektare tanah rakyat.
LSM Merdeka Manakarra juga menyoroti dugaan sekitar 42 hektare kebun sawit perusahaan yang disebut berada di kawasan hutan lindung dan di luar HGU.
Andika mendesak aparat penegak hukum menelusuri bagaimana lahan tersebut dapat dikelola, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat keuntungan perusahaan dari pemanfaatan kawasan yang secara hukum memiliki fungsi perlindungan.
“Kami mendesak KPK, Kejaksaan Agung, dan Kortas Tipidkor Polri segera turun tangan membuka dugaan persoalan pengelolaan kebun sawit PT Letawa. Jangan sampai perusahaan menikmati keuntungan dari lahan di luar HGU maupun kawasan hutan lindung tanpa pertanggungjawaban hukum,” ujarnya.
Menurutnya, pemeriksaan harus menjangkau pengambil kebijakan perusahaan, termasuk pihak yang mengetahui dan bertanggung jawab atas penguasaan serta pengelolaan lahan.
HUKUM JANGAN BERHENTI DI DEPAN KORPORASI
Andika juga menafsirkan belum adanya proses hukum terhadap pihak korporasi atas dugaan pelanggaran yang mereka persoalkan.
Ia menilai persoalan tersebut menjadi ujian bagi keberanian aparat penegak hukum, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan besar yang memiliki kekuatan ekonomi.
“Sangatlah menggambarkan jika hukum seolah-olah mandul di hadapan korporasi besar. Kami ingin persoalan ini diperiksa secara terbuka. Jangan hanya masyarakat kecil yang berhadapan dengan hukum, sementara dugaan pelanggaran perusahaan tidak memperoleh kepastian penanganannya,” tandasnya.
LSM Merdeka Manakarra menegaskan akan terus mengawali tuntutan pengembalian 200 hektare lahan masyarakat serta mendorong laporan kepada lembaga penegak hukum di tingkat pusat.
Kini, pertanyaan yang menggantung bukan hanya kapan tanah rakyat itu kembali, tetapi juga mengapa masalah yang disebut telah memiliki jejak dokumen sejak 1994 masih tersisa hingga sekarang.
Di atas tanah yang dipersoalkan itu, waktu telah berjalan lebih dari tiga dekade. Namun, bagi masyarakat yang mengklaim memiliki hak, kepastiannya belum juga datang.
Jika dokumen-dokumen tersebut benar menunjukkan kewajiban pengembalian lahan, siapa yang harus bertanggung jawab atas puluhan tahun bertahannya?




Comment