MEDIAEKSPRES.COM — Di balik dinding sekolah yang dibangun dan ruang belajar yang diperbarui, ada amanah publik yang harus dijaga. Anggaran revitalisasi pendidikan bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah, melainkan harapan agar anak-anak belajar di ruang yang layak, aman, dan bermutu.
Namun, ketika proyek pembangunan bersentuhan dengan kepentingan, pengawasan tidak boleh hanya berhenti di meja birokrasi.
Pegiat antikorupsi Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mengajak masyarakat turut mengawasi pelaksanaan proyek revitalisasi pendidikan di sejumlah sekolah Kabupaten Majene tahun 2026.
Menurut Falar, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah potensi penyimpangan. Ia membeberkan dua aspek yang dinilai memiliki celah rawan korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Benturan Kepentingan dan Dugaan Jual Beli Proyek
Celah pertama, kata Falar, berkaitan dengan dugaan benturan kepentingan atau praktik fee dalam pengelolaan pekerjaan.
Ia menyoroti potensi jual beli proyek yang diduga dapat melibatkan kepala sekolah, pejabat dinas terkait, hingga kontraktor.
Apabila pekerjaan dijanjikan kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah uang, maka pelaksanaan program berisiko bergeser dari tujuan awalnya. Proyek yang seharusnya mengutamakan kebutuhan sekolah dan kualitas pembangunan justru berpotensi menjadi ruang transaksi kepentingan.
Falar menilai, dugaan praktik semacam itu perlu ditelusuri secara serius apabila terdapat informasi, dokumen, atau keterangan yang mendukung.
Baca Juga : Kadis Disdikpora Majene Bantah Catut Nama APH, Desak Aktor Pengaturan Proyek Ditindak
Mark-up, Pengurangan Volume, hingga Laporan Fiktif
Celah kedua yang disoroti NCW adalah dugaan mark-up dan pertanggungjawaban fiktif.
Falar mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kemungkinan pengurangan volume atau kualitas bangunan, termasuk penggunaan material yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis).
Selain kondisi fisik bangunan, administrasi proyek juga perlu diperiksa. Nota belanja material dan dokumen pertanggungjawaban harus sesuai dengan barang yang benar-benar dibeli serta pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya melihat bangunan yang berdiri. Masyarakat juga perlu mencermati kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, material, volume pekerjaan, dan laporan administrasi.
Masyarakat Punya Ruang untuk Mengawasi
Falar menyebut, peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi memiliki dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Atas dasar itu, NCW mengajak warga Majene tidak bersikap pasif terhadap pelaksanaan revitalisasi pendidikan.
“Masyarakat jangan takut untuk ikut mengawasi proyek revitalisasi pendidikan. Jika menemukan indikasi penyimpangan, sampaikan informasi kepada LSM atau pers agar dapat ditelusuri,” ujar Falar.
Ia menegaskan, celah yang perlu diwaspadai antara lain dugaan benturan kepentingan, jual beli proyek, pengurangan volume pekerjaan, hingga penggunaan material yang tidak sesuai juknis.
“Jika ada pihak yang menjanjikan pekerjaan kepada kontraktor kemudian meminta setoran, atau ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan, kami berharap aparat penegak hukum menindaklanjutinya secara serius,” katanya.
Falar berharap masyarakat berani menyampaikan informasi yang dimiliki, terutama apabila menemukan ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dan dokumen proyek.
Bagi Falar, pengawasan publik bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan digunakan sebagaimana mestinya.
Revitalisasi sekolah semestinya menjadi jalan menuju ruang belajar yang lebih baik, bukan menyisakan tanda tanya di balik bangunan yang selesai.
Ketika masyarakat ikut mengawasi, transparansi memiliki lebih banyak mata. Dan ketika informasi disampaikan berdasarkan bukti, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama. (*)
IKHSAN BASRUM




Comment