MEDIAEKSPRES.COM – Dugaan penipuan dan/atau penggelapan dalam transaksi jual beli cangkang kelapa sawit yang melibatkan PT Dahlia Harun Sejahtera (DHS) dengan KB Excel Co., Ltd. di Kabupaten Pasangkayu menjadi sorotan.
Pasalnya, jabatan yang disebut sebagai Direktur PT DHS, diduga kuat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu periode 2024–2029.
PT Dahlia Harun Sejahtera (DHS) yang beroperasi di Kabupaten Pasangkayu, dikaitkan dengan transaksi cangkang kelapa sawit yang berada di dalam penanganan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Barat.
Penyelidikan tersebut terungkap melalui surat undangan klarifikasi bernomor B/83/XI/RES.1.11/2026/Ditreskrimsus tertanggal 9 November 2026. Penyidik meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasangkayu memberikan keterangan sebagai saksi sekaligus membawa dokumen transaksi kedua perusahaan.
Perkara tersebut Merujuk pada laporan informasi tertanggal 1 Oktober 2026. Penyidik mendalami dugaan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 juncto Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Tak hanya transaksi perusahaan, informasi mengenai investasi yang berasal dari investor Jepang juga ikut menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, nilai investasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp15 miliar. Namun realisasi investasi, aliran dana, dan mekanisme kerja sama masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
Ketua LSM Merdeka Manakarra Sulbar, Andika Putra, menegaskan kepolisian tidak boleh main-main dalam mengusut perkara tersebut. Menurutnya, dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret PT DHS berpotensi mencoreng iklim investasi di Sulawesi Barat apabila tidak ditangani secara serius.
“Kami mendesak Polda Sulbar segera mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan kasus cangkang sawit ini jalan di tempat tanpa kepastian hukum. Polisi harus memeriksa semua pihak yang terlibat tanpa memandang bulu,” tegas Andika Putra, Jumat (20/11/2026).
Ia juga menyoroti informasi mengenai nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp15 miliar. “Nilai investasi yang informasinya kami terima diduga mencapai Rp15 miliar. Itu bukan uang sedikit. Karena itu, penyidik harus mengusutnya secara serius, menelusuri ke mana aliran dana tersebut mengalir, digunakan untuk apa, serta siapa saja yang bertanggung jawab. Jangan sampai ada fakta penting yang terlewat dalam proses penyelidikan ini,” ujarnya.
Andika menegaskan, apabila ditemukan bukti dan unsur pidana yang cukup, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Ia juga meminta penanganan perkara dibuka secara transparan kepada publik. “Jika bukti pelanggarannya sudah jelas, segera proses pelakunya sesuai hukum. Kami minta proses ini transparan dan jangan ada fakta yang ditutup-tutupi,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan mengenai hasil akhir penyelidikan maupun penetapan tersangka. Mediaekspres.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada Muh. Dasri, PT DHS, KB Excel Co., Ltd., DPMPTSP Pasangkayu, dan Ditreskrimsus Polda Sulbar. Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. (*)
IKHSAN BASRUM




Comment