Kadis Disdikpora Majene Bantah Catut Nama APH, Desak Aktor Pengaturan Proyek Ditindak

MEDIAEKSPRES.COM — Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene, Andi Asraf Tammalele, angkat bicara terkait rekaman percakapan yang beredar dan menyeretnya dalam polemik revitalisasi pendidikan.

Andi Asraf menegaskan dirinya tidak terlibat dalam upaya mencatut nama aparat penegak hukum (APH) untuk kepentingan pengaturan proyek revitalisasi sekolah.

Ia menduga ada oknum tertentu yang sengaja memanipulasi informasi atau menjadikan dirinya sebagai kambing hitam. Menurutnya, langkah-langkah tersebut berpotensi dilakukan untuk mengalihkan perhatian dan menyelamatkan pihak-pihak tertentu dari penjara hukum.

Andi Asraf sebelumnya membenarkan bahwa dirinya pernah menyebut aparat kejaksaan di hadapan kepala sekolah. Namun, ia menegaskan penyebutan tersebut hanya berkaitan dengan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan revitalisasi sekolah.

“Jadi itu murni hanya penekanan kepada kepala sekolah bahwa kejaksaan itu akan terlibat dalam pengawasan dan pendampingan,” ujar Andi Asraf Tammalele, pada Minggu, (8/11/26).

Ia menjelaskan, Disdikpora Majene memiliki kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Majene dalam konteks pengawasan dan pendampingan, agar pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai ketentuan.

Andi Asraf juga menegaskan bahwa program revitalisasi dikelola oleh masing-masing sekolah berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Menurutnya, pekerjaan tersebut tidak diharapkan dialihkan kepada kontraktor atau pihak ketiga.

 

Baca Juga : Staf Ahli Bupati dan Kadis Pendidikan Dikabarkan Diperiksa Kejari Majene

 

Desak Pengaturan Proyek Ditelusuri

Lebih jauh lagi, Andi Asraf meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan adanya pihak yang mengatur atau menjanjikan revitalisasi pekerjaan kepada kontraktor.

Menurutnya, apabila terdapat oknum yang menjanjikan proyek kepada pihak tertentu, kemudian meminta kontraktor menyetorkan sejumlah uang sebagai syarat mendapatkan pekerjaan, dugaan praktik tersebut harus diusut secara serius.

Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak yang namanya muncul dalam rekaman, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik pengaturan pekerjaan.

 

Baca Juga :  Tenaga Ahli Bupati Majene Masuk Agenda Pemeriksaan Polisi

 

“Siapa yang mengatur proyek, siapa aktor utamanya, itu yang harus ditindak,” tegasnya.

Andi Asraf berharap aparat penegak hukum mengungkap secara terang dugaan pengaturan revitalisasi pekerjaan, termasuk apabila terdapat praktik menjanjikan proyek kepada kontraktor yang berakhir pada dugaan penipuan dan permintaan setoran kepada oknum tertentu.

Klarifikasi Andi Asraf menjadi bagian dari perkembangan polemik revitalisasi pendidikan di Majene. Mediaekspres.com tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak yang disebut dalam rekaman maupun yang berkaitan dengan dugaan pengaturan proyek. (*)

IKHSAN

Comment