Di Balik Enam Paket IJD Sulbar, Anggaran dan Mutu Jalan Jadi Sorotan

MEDIAEKSPRES.COM — Enam paket pekerjaan jalan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahun 2026 di Sulawesi Barat mulai menjadi perhatian. Bukan semata-mata karena besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi juga bagaimana proyek-proyek tersebut dikerjakan, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan kualitasnya.

Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sulawesi Barat mendapat alokasi enam paket pekerjaan yang tersebar di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar (Polman), dan Majene.

Kepala Satker PJN Wilayah I Sulbar, Ismail Rahim, mengungkapkan tiga paket berada di Mamuju, dua di Polman, dan satu paket di Majene.

“Jadi kita di Satker 1 dapat enam paket pekerjaan IJD untuk tahun 2026. Tiga paket di Kabupaten Mamuju, dua di Polman dan satu di Majene,” ujar Ismail, Rabu (18/11/2026).

Di Kabupaten Mamuju, pekerjaan menyasar ruas Bela-Kopeang sepanjang sekitar enam kilometer dengan anggaran kurang lebih Rp19 miliar. Kemudian ruas Orobatu dengan anggaran sekitar Rp18 miliar serta satu paket lainnya di Tapalang Barat.

Di Polman, terdapat ruas Paku-Amola sepanjang kurang lebih empat kilometer dengan anggaran Rp14 miliar. Selanjutnya ruas Amola-Tanete sepanjang sekitar 10 kilometer dengan alokasi anggaran Rp27 miliar.

Sementara di Kabupaten Majene, pekerjaan dipusatkan di Desa Ulidang dengan panjang jalan sekitar tiga kilometer dan anggaran mencapai Rp16 miliar.

Besarnya alokasi anggaran tersebut seharusnya berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan. Sebab, pembangunan jalan bukan hanya soal berapa kilometer yang berhasil diaspal, tetapi juga mencakup ketahanan konstruksi, kualitas material, ketebalan lapisan, hingga kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi dalam kontrak.

Persoalan semakin menarik ketika Ismail mengakui terdapat dua lokasi dengan tantangan pengerjaan yang cukup berat, yakni ruas Taan-Bela dan Ulidang. Kedua lokasi tersebut memiliki medan menanjak dan berada di lingkungan dengan organisasi warga.

Kondisi itu menimbulkan sejumlah pertanyaan teknis. Bagaimana perencanaan konstruksi yang disusun untuk menghadapi kontur jalan yang menanjak? Apakah desain drainase, kekuatan badan jalan, dan sistem pengamanan lereng telah diperhitungkan secara memadai?

Kedekatan lokasi pekerjaan dengan organisasi warga juga memerlukan perhatian khusus. Pelaksanaan proyek harus memperhitungkan keselamatan masyarakat, akses kendaraan, serta dampak pekerjaan terhadap lingkungan sekitar.

Di sisi lain, masyarakat perlu mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan enam paket tersebut. Siapa kontraktor pelaksana masing-masing pekerjaan, berapa nilai kontrak finalnya, siapa konsultan pengawasnya, dan bagaimana PJN I Sulbar memastikan setiap pekerjaan sesuai spesifikasi teknis?

Pertanyaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengendalian mutu dilakukan, mulai dari pengujian material, pemeriksaan ketebalan lapisan jalan, hingga pengujian kepadatan dan kekuatan konstruksi.

Transparansi informasi tersebut penting agar program IJD tidak berhenti pada pengumuman alokasi anggaran dan daftar ruas jalan. Masyarakat berhak mengetahui apakah uang negara benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.

Enam paket pekerjaan ini menjadi ujian bagi PJN I Sulbar. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari selesainya proyek, melainkan dari seberapa lama jalan itu mampu bertahan dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.

Mediaekspres.com akan terus menelusuri pelaksanaan enam paket IJD tersebut, termasuk dokumen perencanaan, nilai kontrak, perusahaan eksekutif, spesifikasi teknis, serta proses pengawasannya. (*)

IKHSAN BASRUM

Comment