Nama yang Berbeda di Balik Selembar Ijazah, Mengusik Integritas ASN di Mamasa

MEDIAEKSPRES.COM — Selembar ijazah semestinya menjadi penanda perjalanan akademik dan legitimasi sebuah gelar. Namun, di Kabupaten Mamasa, dokumen pendidikan seorang aparatur sipil negara (ASN) justru menyisakan tanda tanya. Nomor induk mahasiswa yang tercantum dalam ijazah disebut memunculkan nama orang lain. Laporan telah masuk ke kepolisian, tetapi ujung penanganannya belum memberikan kepastian.

Persoalan ini bermula dari laporan Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (LPA) melalui Sekretaris Umumnya, Mukhlis Azis, kepada Kapolres Mamasa pada 5 Agustus 2025.

Laporan tersebut mempersoalkan dugaan penggunaan ijazah Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dari Universitas Alasyariah Mandar, Sulawesi Barat, oleh seorang ASN bernama Ramli, yang disebut bekerja sebagai staf di salah satu kantor kecamatan di Kabupaten Mamasa.

Dalam surat pengaduannya, LPA mengungkapkan bahwa kecurigaan bermula setelah dilakukan pengecekan terhadap nomor induk mahasiswa 2403070052 yang tercantum dalam ijazah. Hasil pengecekan yang dilampirkan pelapor disebut justru menunjukkan nama Makmun, bukan Ramli.

LPA bahkan secara tegas menuliskan dasar kecurigaannya dalam surat laporan tersebut. “Ternyata yang muncul nama orang lain yaitu MAKMUN sehingga kuat dugaan kami bahwa pengguna IJAZAH yang dimaksud menggunakan IJAZAH palsu,” demikian tertulis dalam surat pengaduan LPA kepada Kapolres Mamasa. Atas dasar itu, LPA meminta kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tersebut.

Perkembangan penanganan laporan kemudian tertuang dalam SP2HP Polres Mamasa tertanggal 22 Januari 2026. Dalam dokumen itu, penyidik menyampaikan telah melakukan klarifikasi terhadap Ramli dan meminta dokumen ijazah yang dimilikinya. Namun, dokumen tersebut disebut belum diserahkan karena Ramli sedang menjalani perawatan dokter.

Empat hari setelah SP2HP diterbitkan, tepatnya 26 Januari 2026, LPA mengirimkan surat pencabutan laporan kepada Kapolres Mamasa melalui Kasat Reskrim. Dalam surat tersebut, LPA meminta agar penyelidikan maupun penyidikan tidak lagi dilanjutkan. Pencabutan itu sekaligus menyisakan pertanyaan mengenai kelanjutan penelusuran keaslian ijazah yang sebelumnya dipersoalkan.

Persoalannya, dugaan penggunaan ijazah tidak sah oleh seorang ASN tidak semata-mata menyangkut hubungan antara pelapor dan terlapor. Jika dokumen tersebut benar digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian, memperoleh jabatan, atau mendapatkan hak dan fasilitas tertentu, terdapat kepentingan publik yang perlu diperiksa. Karena itu, perlu dipastikan apakah pencabutan pengaduan menjadi satu-satunya dasar penghentian penanganan atau penyidik telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan tersebut.

Kini, pertanyaan mengarah kepada Polres Mamasa. Apakah nomor induk mahasiswa tersebut telah diverifikasi langsung kepada pihak perguruan tinggi?

Apakah ijazah asli Ramli sudah diperiksa?

Apakah terdapat koordinasi dengan instansi kepegawaian untuk memastikan penggunaan ijazah tersebut dalam administrasi ASN?

Dan yang tak kalah penting, bagaimana status hukum laporan setelah surat pencabutan disampaikan?

Redaksi Mediaekspres.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Mamasa, Iptu Drones Ma’dika, S.H., M.H., terkait perkembangan penanganan laporan tersebut.

Redaksi juga berupaya meminta penjelasan Kapolres Mamasa, AKBP Ariantony Utama Bangalino, S.H., S.I.K. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari kedua pejabat kepolisian tersebut.

IKHSAN BASRUM

Comment