RUU Perampasan Aset Dipersoalkan, Andika Putra Dukung Langkah ICW ke MKD

JAKARTA, MEDIAEKSPRES – Koalisi Advokasi Perampasan Aset melaporkan Ketua DPR RI dan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (20/11/2026).

Keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran Kode Etik DPR RI terkait tertutupnya akses publik terhadap naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga disahkan dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.

Koalisi menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan ini merupakan tindak lanjut somasi yang dilayangkan pada 12 November 2026. Namun, hingga tenggat waktu 16 November 2026 pukul 10.00 WIB, DPR disebut belum memberikan jawaban tertulis.

Dalam siaran persnya, koalisi mendasarkan pengaduan pada Pasal 88 dan Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan.

Koalisi meminta MKD meregistrasi pengaduan, memanggil dan memeriksa para teradu, serta menyatakan adanya pelanggaran kode etik apabila dugaan tersebut terbukti.

Selain itu, MKD diminta merekomendasikan DPR membuka seluruh dokumen pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), laporan Panitia Kerja (Panja), serta hasil kerja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, mengatakan publik seharusnya dapat mengakses naskah undang-undang sebelum disahkan.

“Publik diminta menerima undang-undang yang naskahnya tidak pernah bisa dibaca sebelum diputus. Situasi ini persis bukan partisipasi, tapi sebuah pemberitahuan,” kata Ibrahim.

Langkah Koalisi Advokasi Perampasan Aset tersebut mendapat dukungan dari Ketua LSM Merdeka Manakarra, Andika Putra.

Andika mengapresiasi langkah ICW bersama koalisi yang membawa persoalan tersebut ke MKD. Menurutnya, keterbukaan dalam proses legislasi merupakan hal penting agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi pembentukan undang-undang.

“Kami mendukung dan mengapresiasi langkah ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset. Langkah ini penting untuk mengingatkan DPR bahwa pembentukan undang-undang harus mengedepankan transparansi dan partisipasi publik. Jangan sampai akses masyarakat terhadap naskah RUU justru tertutup hingga regulasi disahkan dalam rapat paripurna pada 19 November 2026,” ujar Andika.

Koalisi juga menyiapkan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi setelah undang-undang tersebut diundangkan.(*)

Comment