BERAU – Krisis kelistrikan dan pemadaman bergilir yang terus berulang di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, memicu sorotan tajam pegiat anti korupsi. Ironi pemadaman di daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung batu bara terbesar nasional tersebut dinilai bukan sekadar kendala teknis mesin, melainkan disinyalir kuat menyisakan jejak dugaan maladministrasi pemeliharaan pembangkit hingga dugaan permainan anggaran oleh oknum di tingkat operasional.
Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta aparat penegak hukum untuk segera menggelar audit forensik menyeluruh guna membongkar dugaan penyimpangan pada operasional pembangkit di Berau, yakni PLTU Teluk Bayur dan skema jual-beli daya PLTU Lati, serta memeriksa manajemen PT PLN (Persero) UP3 Berau.
Sekretaris Jenderal KAKI, Anshor Mu’min, menyoroti deretan catatan gangguan teknis pada unit turbin dan generator di wilayah Berau yang melumpuhkan aliran listrik dari kawasan perkotaan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaliung, Gunung Tabur, jalur pesisir Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, hingga wilayah pedalaman Segah dan Kelay.
“Berau ini lumbung batu bara, tapi dari Tanjung Redeb sampai pesisir Biduk-Biduk dan pedalaman Segah mati lampu tarus! Ndak masuk di akal kalau alasannya cuma Main Stop Valve (MOV) rusak, sensor suhu turbin trip, sampai generator berhenti gara-gara kotor berdebu. Ini kuat dugaan ada pembiaran dan permainan anggaran pemeliharaan,” ujar Anshor dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Anshor, pola kerusakan berulang pada komponen vital pembangkit diduga rawan dimanfaatkan oknum tertentu untuk membuka celah proyek pengadaan darurat (emergency procurement).
Kondisi yang diklaim mendesak disinyalir kerap dijadikan alasan untuk menghindari mekanisme tender terbuka sekaligus membuka ruang dugaan penggelembungan harga (mark-up) belanja suku cadang impor.
“Setiap katup utama atau komponen internal turbin jebol, alasannya selalu tunggu suku cadang impor dari luar negeri. Di situ celah permainan harganya. Audit forensik harus buka semua kontrak overhaul dan dokumen impornya, jangan sampai barang rekondisi ditagih pakai harga selangit!” cecar Anshor.
Lebih jauh, KAKI mengendus adanya indikasi konflik kepentingan antara lambannya pemulihan unit PLTU dengan dugaan proyek rente penyewaan pembangkit cadangan berbahan bakar diesel (PLTD/genset) di wilayah kerja PLN UP3 Berau. Setiap kali pasokan PLTU mengalami penurunan daya (derating) atau berhenti beroperasi, beban defisit dialihkan ke mesin sewa yang diduga menyedot anggaran bahan bakar minyak (BBM) solar industri dalam jumlah jumbo.
“Auditor wajib periksa aliran duit sewa genset cadangan dan kuota solar industri tiap PLTU kita gangguan. Jangan sampai kerusakan pembangkit sengaja dibikin lawas supaya oknum di lapangan bisa terus panen rente sewa genset dan permainan kuota solar!” tegasnya.
Di sisi hilir, KAKI juga menyoroti dugaan minimnya transparansi manajemen PLN UP3 Berau terhadap pelanggan. Jadwal pemadaman di sejumlah titik pusat ekonomi, mulai dari kawasan niaga Jalan Pulau Derawan dan Tepian Sungai Segah di Tanjung Redeb, sentra permukiman di Gunung Tabur dan Sambaliung, hingga sentra perikanan pesisir Talisayan, kerap molor jauh melampaui estimasi yang diumumkan. Kondisi ini merusak peralatan elektronik warga serta melumpuhkan usaha mikro seperti nelayan penyimpan ikan, pedagang makanan beku, binatu, dan bengkel las, sementara hak kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) sesuai regulasi Kementerian ESDM diduga tidak disalurkan secara transparan.
“Dirut PLN jangan tutup mata, evaluasi total pimpinan UP3 Berau! Kalau hasil audit terbukti ada oknum main mata di proyek pemeliharaan, sewa genset dan solar, atau sunat data kompensasi TMP rakyat, gasak dan copot langsung, seret ke pidana sesuai Asta Cita Presiden Prabowo!” pungkas Anshor. (*)




Comment