MEDIAEKSPRES.COM – Pemadaman listrik bergilir yang berlangsung hampir dua bulan di Sulawesi Barat memicu desakan keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Barat.
HMI meminta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera melakukan evaluasi total terhadap PT PLN (Persero).
Melalui Bidang BUMD, Energi, Sumber Daya Alam dan Minerba, HMI BADKO Sulbar menilai kebakaran berkepanjangan tersebut bukan lagi masalah teknis biasa. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pelayanan ketenagalistrikan yang memikul tanggung jawab manajemen PLN.
“Hampir dua bulan masyarakat Sulawesi Barat menghadapi pemadaman listrik bergilir. Ini bukan lagi masalah gangguan biasa. Menteri ESDM dan Menteri BUMN harus turun tangan memperoleh PLN. Jika ditemukan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab, pejabat terkait harus dievaluasi hingga dicopot,” ujar Kabid SDM BADKO HMI Sulbar, Alif Mulki, di Majene, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, pemadaman listrik telah mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik hingga usaha masyarakat. Ironisnya, pelanggan tetap diwajibkan membayar tagihan listrik setiap bulan, meski kepastian pelayanan belum terpenuhi.
HMI BADKO Sulbar juga mengabaikan kesiapan PLN dalam mengantisipasi permasalahan pasokan listrik. Masyarakat dapat mengetahui apakah pemadaman disebabkan oleh defisit daya, gangguan kerusakan, kerusakan jaringan, atau lemahnya perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur.
Mereka mendesak Menteri ESDM memeriksa kondisi pembangkit, kapasitas daya mampu pasok, serta jaringan distribusi listrik. Sementara Menteri BUMN diminta membuka tata kelola dan kinerja jajaran manajemen PLN.
Selain itu, PLN dituntut secara transparan menjelaskan penyebab pemadaman, menyampaikan target pemulihan yang terukur, serta memastikan hak memberi pelanggan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Desakan tersebut merujuk pada UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
HMI BADKO Sulbar menegaskan, persoalan listrik bukan sekedar urusan internal perusahaan, melainkan mencakup hak dasar masyarakat.
Rakyat tidak boleh terus dibebani kewajiban membayar listrik, sementara kepastian pelayanan justru menjadi barang mahal.(*)



Comment