MAJENE, MEDIAEKSPRES.COM — Dugaan transaksi dana sekitar Rp540 juta yang dikaitkan dengan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kian menjadi sorotan. Ketua DPRD Majene, M. Idwar, menyatakan keprihatinan dan kekhawatiran polemik tersebut berdampak pada tidak adanya bantuan revitalisasi pendidikan pada tahun 2027.
“Jujur saya tidak terlalu mengikuti persoalan ini. Tapi saya sangat menyyangkan kalau persoalan ini benar-benar terjadi, karena saya khawatir tahun depan gara-gara persoalan ini dana revitalisasi pendidikan tidak turun lagi ke Kabupaten Majene,” ujar Idwar saat diwawancarai melalui telepon, Rabu (28/10/2026).
Idwar mengatakan akan berkoordinasi dengan komisi terkait di DPRD Majene untuk mendalami persoalan tersebut. DPRD, kata dia, akan mempertimbangkan langkah-langkah pengawasan, termasuk kemungkinan menggelar rapat dengar pendapat (RDP).
“Jadi saya akan meminta komisi terkait untuk mendalami persoalan revitalisasi pendidikan ini. Kita juga akan mencari solusinya, apakah akan mendorong ke RDP atau bagaimana,” tambahnya.
Kekhawatiran itu menambah sorotan terhadap dugaan transaksi yang melibatkan sejumlah calon kontraktor. Namun, kemungkinan terhentinya bantuan revitalisasi pada tahun 2027 masih sebatas kekhawatiran Ketua DPRD dan belum dapat dipastikan dampak dari permasalahan tersebut.
Baca Juga : Ratih Megasari Singkarru Soroti Pengawasan Revitalisasi Sekolah, Anggaran Pendidikan Tak Boleh Lengah
LSM Desak Bupati Evaluasi Pihak Terkait
Ketua Dewan Etik Gabungan LSM Sulawesi Barat, Husaini, mendesak Bupati Majene menyebarkan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Majene terkait dugaan permasalahan koordinasi dalam program revitalisasi sekolah.
Husaini memaparkan informasi mengenai pertemuan di Makassar yang meliputi melibatkan sejumlah pihak, termasuk unsur Kementerian Pendidikan. Ia meminta pemerintah daerah mengklarifikasi apakah pertemuan tersebut telah dikoordinasikan dengan kepala dinas serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Menurut Husaini, permasalahan ini harus diselesaikan secara terbuka agar tidak mencederai citra pendidikan Majene yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan identitas kota pendidikan di Sulawesi Barat.
Ia juga meminta agar dugaan bahwa program tidak dibiarkan berlarut-larut dan setiap pihak yang memiliki informasi serta bukti penyampaiannya kepada pihak yang berwenang.
Baca Juga : Dugaan Dana Revitalisasi Sekolah Majene, Wakil Bupati Angkat Bicara, Sekretaris Disdikpora Mengaku Tak Tahu
Sekdis Bantah Janjikan Paket Pekerjaan
Sebelumnya, Sekretaris Disdikpora Majene, Misbahuddin, saat dikonfirmasi mengenai namanya yang disebut dalam polemik revitalisasi sekolah, mengaku tidak mengetahui informasi mengenai aliran dana maupun tujuan penyerahan uang yang dipersoalkan.
Ia juga membantah pernah menjanjikan paket revitalisasi pekerjaan kepada MA ataupun kontraktor lainnya.
“Saya tidak pernah menjanjikan paket pekerjaan. Dan saya juga tidak mengetahui aliran dana,” tegas Misbahuddin.
Mengenai pengakuan bahwa uang yang disebut telah diserahkan belum dikembalikan, Misbahuddin kembali menyatakan tidak mengetahui permasalahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa program revitalisasi memiliki regulasi dan petunjuk teknis (juknis) sebagai pedoman pelaksanaan.
Terkait pertemuan di Makassar sekitar Februari 2026 yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, Misbahuddin mengakui dirinya hadir. Namun, ia menyatakan kehadirannya hanya untuk mendengarkan informasi mengenai program revitalisasi.
“Saya ke Makassar hanya diminta untuk mendengarkan informasi revitalisasi,” ujarnya. (*)
Comment