Aktivis HMI Sulbar Soroti Dugaan Setoran Revitalisasi Sekolah Majene: Jika Benar, Pemerintah Harus Evaluasi

Majene,Mediakespres.com — Dugaan setoran dalam program revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, turut mendapat perhatian dari kalangan mahasiswa.

Sulkifili, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Barat, menilai informasi tersebut perlu ditelusuri secara serius apabila benar terjadi, mengingat program pendidikan seharusnya berorientasi pada kepentingan siswa dan peningkatan kualitas sarana sekolah.

Dalam keterangannya kepada Mediakespres.com, Sulkifili menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.

“Semua harus ikut mengawasi,” ujarnya, kepada media ini, Minggu, 24 Oktober 2026.

Ia menilai, apabila dugaan praktik jual beli atau permintaan setoran dalam program revitalisasi sekolah terbukti, hal itu akan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Karena itu, menurutnya, evaluasi di lingkungan pemerintah perlu dilakukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Harus ada evaluasi di tubuh pemerintah,” katanya.

Sulkifili juga menyampaikan bahwa dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penelusuran yang objektif. Ia tidak ingin informasi yang beredar berhenti sebagai polemik tanpa kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab maupun mekanisme pelaksanaan program.

Sebelumnya, muncul keterangan mengenai dugaan setoran hingga Rp540 juta yang disebut berkaitan dengan sejumlah calon kontraktor dalam program revitalisasi sekolah di Majene.

Ilham Laode sebelumnya membenarkan adanya setoran tersebut dalam keterangannya kepada redaksi. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Majene menyatakan tidak mengetahui informasi mengenai aliran dana dan membantah pernah menjanjikan paket pekerjaan kepada kontraktor.

Baca : Dugaan Dana Revitalisasi Sekolah Majene, Wakil Bupati Angkat Bicara, Sekretaris Disdikpora Mengaku Tak Tahu

Hingga kini, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen transaksi dan klarifikasi seluruh pihak terkait. Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak tertentu telah melakukan pelanggaran hukum.

Bagi Sulkifili, pengawasan yang terbuka dan evaluasi yang terukur penting agar program revitalisasi benar-benar memberikan manfaat bagi siswa, baik di wilayah perkotaan maupun pelosok Majene.

Sebab, ketika menyangkut pendidikan, yang dipertaruhkan bukan sekadar bangunan sekolah, melainkan kepercayaan masyarakat dan masa depan generasi berikutnya. (*)