Majene,Mediaekspres.com — Dugaan setoran dalam program revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mendapat perhatian Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat, Abdul Rahim.
Ia mendorong pengawasan dan penegakan hukum agar program pendidikan berjalan sesuai tujuan serta tidak tercoreng oleh dugaan praktik penyimpangan.
Abdul Rahim menegaskan, program yang bersumber dari APBD daerah perlu dibedakan dengan program yang berasal dari anggaran pemerintah pusat.
Program revitalisasi yang melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga harus dipastikan tepat sasaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Menurutnya, persoalan ini harus menjadi momentum refleksi untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan.
“Anggaran yang dialokasikan semestinya berorientasi pada kebutuhan sekolah, bukan justru memunculkan persoalan yang merugikan dunia pendidikan,” ujar Abdul Rahim, saat di wawancarai pada Senin, 26 Oktober 2026.
Abdul Rahim turut mendorong aparat penegak hukum (APH) menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Jika terbukti terjadi penyimpangan, persoalan itu dinilai dapat mencoreng citra pemerintahan.
Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi. Menurutnya, Bupati Majene perlu memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Jangan sampai ulah oknum merusak pemerintahan Majene,” tegas Abdul Rahim.
Ia menilai Majene memiliki identitas sebagai kota pendidikan dan kota tua yang lekat dengan nilai-nilai adat Mandar. Karena itu, dugaan tindakan menyimpang oleh oknum tertentu tidak boleh dibiarkan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Abdul Rahim berharap pengawasan diperkuat dan seluruh pihak terkait terbuka memberikan penjelasan agar persoalan tersebut dapat ditelusuri secara terang. Penanganannya, kata dia, harus mengedepankan prinsip hukum dan pembuktian.
Hingga berita ini disusun, dugaan setoran dalam program revitalisasi sekolah tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut.
Redaksi Mediaekspres.com terus berupaya meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait demi menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan sesuai prinsip jurnalistik. (*)
Baca Berita Terkait :
– Uang Berpindah, Kejelasan Menghilang: Pengakuan MA Guncang Program Revitalisasi Sekolah Majene
– Keterangan soal Penugasan Imran Husaidi Berbeda, Publik Menanti Klarifikasi Sekda dan Bupati Majene
Comment