POLEWALI MANDAR – Dugaan penyimpangan dana honorarium rohaniwan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2023–2024 menuai kecaman.
Perhimpunan Remaja Masjid (PRIMA) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Polman mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
Kasus yang kini dalam proses penyidikan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat itu diduga berkaitan dengan penyaluran honorarium imam masjid, khatib, dan petugas keagamaan lainnya.
Berdasarkan data yang diterima PRIMA-DMI, dana yang semestinya menjadi hak para rohaniwan diduga tidak seluruhnya diterima oleh pihak yang berhak.
Nilai dugaan kerugian negara sementara disebut mencapai Rp4,2 miliar. Angka tersebut menjadi perhatian serius, mengingat dana yang dipersoalkan merupakan anggaran penghargaan bagi mereka yang selama ini mengabdi dalam pelayanan keagamaan di tengah masyarakat.
Ketua DMI Kabupaten Polewali Mandar, Sulkipli, S.E., melalui pernyataan resmi PRIMA-DMI menyampaikan kekecewaan mendalam atas dugaan penyimpangan tersebut.
“Kami sangat kecewa jika benar ada penyimpangan terhadap dana yang diperuntukkan bagi para rohaniwan yang telah mengabdi untuk masyarakat. Dana ini adalah bentuk penghargaan pemerintah atas jasa mereka, bukan dana yang bisa dialihkan untuk kepentingan lain,” tegas Sulkipli, Selasa, (10/11/26).
PRIMA-DMI menilai, dugaan penyimpangan dana honorarium rohaniwan bukan sekadar persoalan administrasi keuangan, melainkan menyangkut amanah pemerintah dan hak para pelayan keagamaan.
Mereka mendesak Ditreskrimsus Polda Sulbar mempercepat penyidikan, mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, serta memastikan dana yang menjadi hak rohaniwan dapat dikembalikan dan disalurkan kepada penerima yang berhak.
Selain itu, PRIMA-DMI meminta Pemkab Polman membuka rincian alokasi, pencairan, dan distribusi honorarium rohaniwan secara transparan kepada masyarakat.
“Kami selaku generasi muda pengawas nilai-nilai keagamaan mendukung penuh upaya penegakan hukum, dan berharap kasus ini tidak berhenti hanya sampai penyelidikan saja,” tambah Sulkipli.
PRIMA-DMI menegaskan akan terus mengawal perkembangan perkara bersama elemen masyarakat lainnya. Publik kini menanti, sejauh mana penyidikan mampu menjawab dugaan penyimpangan tersebut dan memastikan siapa yang harus bertanggung jawab.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)



Comment