MAMUJU – Penanganan dugaan korupsi pengadaan lahan Balai Latihan Kerja (BLK) Sulawesi Barat masih belum memasuki tahap penyidikan. Meski lebih dari 20 orang telah diperiksa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar masih mengumpulkan keterangan dan dokumen untuk memperjelas dugaan penyimpangan dalam pengadaan lahan tersebut.
Hal itu diungkapkan Dirreskrimsus Polda Sulbar, Kombes Pol. Abd. Azis, saat diwawancarai Mediaekspres.com di ruang kerja, Senin (9/11/2026).
Abd. Azis menjelaskan, penanganan perkara yang sebelumnya berawal dari pengaduan masyarakat kini telah ditingkatkan menjadi laporan polisi (LP). Namun, perkara tersebut belum resmi memasuki tahap penyidikan.
“Belum naik sidik. Kita mengumpulkan semuanya. Kasus ditingkatkan dulu dari pengaduan tadi ditingkat menjadi LP,” ungkapnya.
Dalam proses penanganan perkara tersebut, penyidik telah memeriksa lebih dari 20 orang Saksi. Salah satunya adalah Pimpinan DPRD Sulbar.
Meski demikian, pemeriksaan masih terus dilakukan untuk menelusuri semua pihak yang terkait dengan proses pengadaan lahan BLK.
PPK hingga Penyedia Lahan Ikut Ditelusuri
Abd. Azis menjelaskan, penyidik tidak hanya mendalami pihak pemerintah, tetapi juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia lahan.
Pemeriksaan juga akan diarahkan kepada pihak-pihak di dinas lingkungan yang memiliki keterlibatan dalam proses pengadaan tersebut.
“Termasuk juga PPK, ada penyedia. Penyedia dari masyarakat, setelah itu naik ke dinas. Nah, di dinas siapa-siapa yang terlibat, ini semua juga harus diperiksa,” jelasnya.
Penelusuran tersebut dilakukan untuk mengetahui rangkaian proses pengadaan, mulai dari pihak penyedia lahan, PPK, hingga pejabat atau pihak lain di lingkungan dinas yang memiliki kewenangan.
Masih Menunggu Perhitungan Kerugian Negara
Selain pemeriksaan Saksi, Ditreskrimsus Polda Sulbar juga masih menunggu perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk proses penilaian oleh tim appraisal– adalah proses penilaian atau penaksiran nilai suatu aset — dari Jakarta.
Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pendalaman perkara untuk mengungkap apakah terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan lahan, termasuk kewajaran nilai pembelian tanah.
Namun, hingga wawancara berlangsung, Abd. Azis menegaskan perkara tersebut belum ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Memahami Tahapan Penanganan Perkara
Dalam proses hukum pidana, terdapat perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Keduanya merupakan tahapan yang tidak dapat disamakan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan merupakan tahap awal untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa diduga merupakan tindak pidana.
Pada tahap ini, penyelidik dapat mengumpulkan keterangan, melakukan wawancara, meneliti dokumen, serta mencari informasi dan bukti awal.
Hasil penyelidikan kemudian dibahas melalui gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.
Jika ditemukan dugaan tindak pidana, perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan unsur tindak pidana, penyelidikan dapat dihentikan.
Berbeda dengan penyelidikan, penyidikan merupakan tahap untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
Pada tahap penyidikan, pemeriksaan saksi, ahli, dokumen, dan barang bukti dilakukan untuk memperkuat pembuktian. Penetapan tersangka dilakukan apabila telah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai ketentuan KUHAP.
Dengan demikian, pemeriksaan lebih dari 20 Saksi dalam perkara BLK Sulbar belum otomatis menunjukkan bahwa perkara telah naik ke tahap penyidikan maupun bahwa calon tersangka telah ditentukan.
Publik menunggu Kepastian
Belum meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan menjadi perhatian masyarakat, mengingat pengadaan lahan BLK Sulbar menggunakan anggaran negara dengan nilai lebih dari Rp6 miliar.
Masyarakat kini menunggu hasil pendalaman penyidikan, termasuk klarifikasi penilaian harga lahan, proses pengadaan, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Polda Sulbar diharapkan dapat mengungkap secara transparan apakah terdapat penyimpangan dalam pengadaan tersebut dan siapa saja yang harus bertanggung jawab jika ditemukan unsur tindak pidana.
Redaksi Mediaekspres.com akan terus mengawali perkembangan dugaan korupsi pengadaan lahan BLK Sulbar.
IKHSAN



Comment