JAKARTA – Gejolak politik di lingkaran kekuasaan kembali memanas. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu muncul di tengah tekanan politik parlemen menyusul polemik dokumen pendidikan yang menyeret nama putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Langkah tersebut sontak menjadi sorotan. Sebab, persoalan yang semula terjadi pada kontroversi dokumen pendidikan kini berkembang menjadi persoalan politik yang menyentuh legitimasi jabatan Wakil Presiden.
Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu disebut menjadi ruang bagi Gibran untuk menyampaikan niat nominasi dirinya di tengah dinamika politik yang berkembang setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk menambahkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo sebagaimana dilansir CNN Indonesia.
Baca Juga : Mamuju ‘Kirim’ Perubahan ke Jakarta: Wacana Dasco Ganti Gibran
Pernyataan tersebut membuka babak baru polemik politik nasional. Apalagi desakan terhadap persoalan Gibran tidak hanya datang dari ruang publik, namun juga mulai bergerak melalui mekanisme konstitusional di parlemen.
Desakan DPR Jadi Tekanan Politik
Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mendorong usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mendengarkan polemik dokumen pendidikan Gibran.
Desakan tersebut terkait dengan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Pilpres 2024.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA tersebut tidak sah.
Putusan itu menjadi salah satu perkembangan hukum yang kembali menghidupkannya mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat maju sebagai calon Wakil Presiden.
Sementara itu, DPR merespons perkembangan tersebut dengan mengusulkan penggunaan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.
Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan perbuatan tercela maupun kondisi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang jabatan tersebut.
Prabowo Tidak Menolak, Gibran Minta Kesempatan
Di tengah situasi tersebut, Prasetyo Hadi juga menyampaikan kabar mengenai sikap Presiden Prabowo dalam pertemuannya dengan Gibran.
Menurutnya, tidak benar jika Presiden menolak niatan diri yang disampaikan Gibran.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak memberikan saran-saran,” ujar Prasetyo.
Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa polemik dokumen pendidikan Gibran belum sepenuhnya berakhir. Di satu sisi, terdapat resolusi MA yang menjadi sorotan. Di sisi lain, Gibran disebut masih ingin menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumennya.
Mundur atau Bertahan, Bola Politik Kini Menggelinding
Pernyataan niat pengunduran diri Gibran kini menjadi perhatian publik. Namun, niat tersebut tidak serta-merta berarti jabatan Wakil Presiden telah dilepaskan.
Proses pencalonan diri Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Oleh karena itu, publik masih apakah pernyataan tersebut akan berlanjut menjadi pengunduran diri secara resmi atau justru menjadi bagian dari dinamika politik dan hukum yang sedang berlangsung.
Satu hal yang jelas, polemik dokumen pendidikan Gibran kini telah melampaui ketentuan administratif. Persoalan tersebut telah menjalar ke parlemen, menyentuh ranah persaingan, dan bahkan membuka pembicaraan mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden.
(Sumber: CNN Indonesia)



Comment