MEDIAEKSPRES.COM – Di jalan-jalan yang seharusnya menjadi urat nadi kehidupan, debu justru mengepul dari pekerjaan yang tak kunjung selesai. Di tengah kota, proyek bernilai miliaran rupiah diperkirakan. Di tempat lain, bangunan yang seharusnya menjadi penanda kemajuan perlahan ditelan semak belukar.
Sulawesi Barat seolah menyaksikan ironi pembangunan: anggaran mengalir, tetapi hasilnya tidak selalu sampai ke masyarakat.
Pekerjaan perbaikan sejumlah ruas jalan di jantung Kota Mamuju senilai Rp12 miliar menjadi salah satu potret yang kini menuai sorotan. Pada akhir November 2026, proyek tersebut dilaporkan terbengkalai selama berminggu-minggu.
Batuan tajam, timbunan pasir, kerikil lepas, hingga alat berat masih tergantung di bahu jalan utama. Bagi pengendara, material itu bukan sekadar pemandangan proyek yang belum rampung, melainkan ancaman yang mengintai setiap perjalanan. Debut yang lebih baik pun menambah sesak ruang publik.
Forum Zilenial Sulawesi Barat (Forzil Sulbar) menilai kondisi tersebut mengindikasikan dugaan maladministrasi dan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan jalan.
Namun, persoalan jalan di Mamuju bukanlah cerita yang berdiri sendiri. Ia seperti satu lembar dari buku panjang pembangunan yang belum sepenuhnya selesai dibaca.
Sebelumnya, proyek menyiapkan lahan dan pembangunan Pintu Gerbang Batas Kota Mamuju tahun anggaran 2022/2023 di Desa Tadui telah dinyatakan total kerugian, dengan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar.
Proyek yang lokasinya bergeser dari Kelurahan Bebanga ke kawasan hutan mangrove tanpa sertifikat hak miliknya itu menyeret lima orang dalam proses penyidikan Ditreskrimsus Polda Sulbar. Perkara tersebut kemudian berujung pada vonis penjara 6 hingga 8 tahun di Pengadilan Negeri Mamuju terhadap mantan pejabat Dinas PUPR dan pihak rekanan.
Di tengah kota, Manakarra Tower yang berdiri di bekas kantor DPRD Mamuju, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, juga menjadi saksi bisu proyek yang kehilangan denyut pengerjaan. Bangunan ikonik itu mangkrak bertahun-tahun, sementara semak belukar perlahan mengambil alih ruang yang semestinya menjadi simbol kemajuan.
Di Kabupaten Mamasa, dugaan penyimpangan anggaran membayangi proyek Jalan Poros Uhailanu–Ralleanak senilai Rp6,3 miliar. Persoalan tersebut sempat memantik aksi Gerakan Pemuda Mahasiswa (GPM) Mamasa di Markas Polda Sulbar pada Juli 2026.
Sementara itu, proyek perkerasan rigid beton ruas Pallang-Pallang–Tibung sepanjang 365 meter milik Dinas PUPR Sulbar, yang dikerjakan CV Danaztama, juga mendapat sorotan karena dilaporkan molor dari masa kontrak 90 hari. Proyek itu didesak untuk ditelusuri lebih jauh.
Rentetan persoalan tersebut menghadirkan pertanyaan yang sama: sejauh mana pengawasan berjalan, dan siapa yang memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi manfaat bagi masyarakat?
Sekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Anshor Mu’min, menilai deretan proyek mangkrak itu mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di daerah.
Ia menyatakan KAKI mendukung langkah Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Dr. Suyudi Ario Seto dalam melakukan mutasi para Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Menurutnya, rotasi jabatan harus menjadi momentum penyegaran organisasi sekaligus pembenahan kinerja aparat di wilayah.
“Proyek jalan Rp12 miliar terbengkalai membuktikan tata kelola Sulbar bobrok! Kami dukung penuh Jenderal Suyudi Ario Seto mutasi Kapolres dan evaluasi jajaran Polda yang tak becus usut korupsi!” kata Anshor dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 22 November 2026.
Bagi KAKI, pergantian pucuk pimpinan di tingkat resor bukan sekadar perpindahan kursi jabatan. Rotasi harus membawa perubahan nyata dalam cara aparat merespons persoalan masyarakat, terutama perkara yang menyangkut uang negara dan sumber daya alam.
Anshor juga mendesak Kapolda Sulawesi Barat mengevaluasi jajaran internal yang dinilai belum bekerja profesional dalam menuntaskan sejumlah perkara strategis.
Menurutnya, persoalan hukum di Sulbar tidak berhenti pada dugaan penyimpangan anggaran infrastruktur. Praktik tambang ilegal, konflik agraria yang berkepanjangan, hingga dugaan persoalan dalam aktivitas bisnis korporasi turut menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan ketegasan aparat.
“Kapolda Sulbar jangan tutup mata! Segera sikat mafia tambang ilegal, konflik agraria, dan gurita bisnis korporasi yang merampok hak rakyat Sulbar. Hukum harus tajam ke atas!” ujar Anshor.
Di balik desakan itu, tersimpan kegelisahan tentang hukum yang dinilai belum sepenuhnya hadir sebagai pelindung masyarakat. Ketika jalan dibiarkan rusak, proyek terbengkalai, dan konflik sumber daya alam terus berulang, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum ikut dipertaruhkan.
KAKI menegaskan, komitmen pemberantasan korupsi dan kejahatan sumber daya alam di Sulawesi Barat harus dibuktikan melalui langkah projustisia yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Evaluasi terhadap kinerja aparatur, menurut organisasi tersebut, merupakan hal yang penting agar penanganan masalah tidak berhenti pada pernyataan dan desakan publik semata.
Sebab, pembangunan yang mangkrak bukan hanya menyisakan beton, pasir, dan kerikil di tepi jalan. Ia juga meninggalkan pertanyaan tentang tanggung jawab, pengawasan, serta keberanian penegakan hukum.
Di Sulawesi Barat, jawaban masyarakat itu bukan dari janji, melainkan dari menunggu tindakan nyata.
IKHSAN BASRUM



Comment