Emas Kalumpang Mengalir, Arnol Menolak Hukum yang “Tebang Pilih”

MEDIAEKSPRES.COM – Di tanah Kalumpang, emas bukan sekadar mineral yang tersembunyi di perut bumi. Bagi sebagian masyarakat, tambang telah menjadi sumber penghidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, ketika aktivitas itu berjalan tanpa kepastian legalitas, antara mencari nafkah dan dihadapkan dengan hukum menjadi garis yang kian tipis.

Anggota DPRD Kabupaten Mamuju dari Dapil IV Kalumpang, Bonehau, dan Kalukku, Arnol Topo Sujadi, mengaku prihatin atas maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalumpang.

Menurutnya, aktivitas yang melanggar aturan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, terutama jika berpotensi merusak lingkungan akibat minim pengawasan pemerintah.

“Bagaimanapun perbuatan yang melanggar aturan tidak bisa dibenarkan dengan dalil apa pun, apalagi mengeruk sumber daya alam yang bisa mengancam rusaknya lingkungan jika tidak ada pengawasan yang jelas dari pemerintah,” ujar Arnol, kepada mediaekspres.com, Minggu, (22/11/26).

Di tengah penindakan aparat terhadap penambangan ilegal, persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kembali menjadi harapan masyarakat. Kepala Desa Makkaliki, Kandeng, sebelumnya menyampaikan bahwa masyarakat Kalumpang telah lama menambang dan berharap WPR segera terealisasi agar mereka memperoleh kepastian hukum.

Namun, Arnol mengaku belum mengetahui perkembangan pengusulan WPR tersebut. Ia menyebut persoalan itu belum pernah dibahas di DPRD Kabupaten Mamuju karena kewenangannya berada di tingkat pemerintah provinsi.

“Sama sekali kami belum mengetahuinya, karena bukan izin kami di kabupaten. Memang tidak pernah ada pembahasan terkait wilayah WPR yang masuk ke DPRD Kabupaten Mamuju,” katanya.

Sebagai putra daerah Kalumpang, Arnol berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera membentuk WPR di sejumlah titik yang memungkinkan di Kecamatan Kalumpang.

Ia menilai kepastian legalitas penting agar masyarakat dapat menikmati nafkah dengan tenang tanpa terus-menerus dihantui oleh aparat.

 

Baca Juga :  Di Balik Kilau Emas Kalumpang, Bayang-Bayang Tambang Ilegal dan Ancaman Kerusakan Lingkungan

 

Di sisi lain, Arnol meminta penegakan hukum tidak hanya menyasar masyarakat kecil. Menurutnya, pemodal dan pemilik alat berat yang terbukti terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal juga harus ditindak.

“Polres Mamuju jangan tebang pilih. Jangan hanya masyarakat kecil saja yang ditertibkan, karena ini sangat berpotensi merusak lingkungan, ini para pemodal yang menggunakan alat berat merambah hutan untuk menambang,” tegasnya.

Arnol menyatakan akan mencoba berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Mamuju untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan lembaga legislatif dalam mendorong terealisaisnya WPR di Kalumpang.

Di tengah deru ekskavator dan penertiban tambang, masyarakat kini menunggu kepastian. Sebab, bagi mereka, persoalan ini bukan hanya tentang emas yang digali, melainkan juga tentang bagaimana memperoleh penghidupan tanpa harus terus berada dalam bayang-bayang hukum. (*)

IKHSAN BASRUM

Comment