MEDIAEKSPRES.COM – Dugaan korupsi anggaran insentif Rohaniawan senilai Rp4,2 miliar di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mulai mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran sepanjang tahun. Dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tahun 2024 diduga digunakan untuk menutupi keuangan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tahun 2023.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulbar, Kombes Pol. Abd. Azis mengungkapkan dugaan tersebut saat diwawancarai Mediaekspres.com di ruang Dirreskrimsus Polda Sulbar, Senin (9/11/2026).
Menurut Kombes Pol. Abd. Azis, penyidik menemukan dua mata anggaran yang berbeda, yakni Kesra dan Jamkesda. Dari hasil penelusuran dokumen, terdapat dugaan penggunaan anggaran Jamkesda tahun 2024 untuk menutupi keuangan Kesra tahun 2023.
“Makanya kami melakukan penggeledahan dan menemukan pertanggungjawaban yang berbeda,” ujar Kombes Pol. Abd. Azis.
Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam perkara yang kini ditangani Ditreskrimsus Polda Sulbar.
Sita SPM dan SP2D di Kantor Bupati
Sebelumnya, tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Polman pada Selasa (3/11/2026).
Penggeledahan menyasar dua ruangan, yakni Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Polman.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik memeriksa sejumlah dokumen terkait perkara, termasuk Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) periode 2023 hingga 2024.
Dokumen tersebut kini menjadi bagian dari pendalaman untuk menelusuri proses pencairan, penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran.
Kombes Pol. Abd. Azis menyebut, hasil penggeledahan berpotensi membuka keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Penyudik masih terus menelusuri aliran dana dan kemungkinan munculnya tersangka calon baru.
Calon Tersangka Mengarah ke Bendahara dan Kabag Kesra
Di tengah proses penulusuran, Kombes Pol. Abd. Azis mengungkapkan bahwa calon tersangka sementara mulai mengerucut ke bendahara dan Kepala Bagian Kesra.
Namun, penyidik belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
“Baru sementara calon tersangka itu bisa mengarah ke bendahara dan Kabag Kesra.Tetapi akan ditelusuri lebih lanjut dan kemungkinan ada calon calon tersangka lain,” ungkapnya.
Penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pencairan anggaran.
Polda Tunggu Perhitungan Kerugian Negara dari BPK
Meski calon tersangka mulai mengerucut, Polda Sulbar belum melakukan penetapan tersangka. Penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kombes Pol. Abd. Azis menegaskan, hasil perhitungan kerugian negara tersebut menjadi tahapan penting sebelum dilakukan gelar perkara.
“Kita tunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK, baru kita gelar perkara,” tegasnya.
Dugaan penggunaan dana Jamkesda untuk menutupi keuangan Kesra pada tahun anggaran berbeda kini menjadi salah satu fokusnya. Jika terbukti, permasalahan tersebut berpotensi menghambat pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.
Dengan nilai anggaran yang mencapai Rp4,2 miliar, masyarakat Polman kini menunggu kepastian hukum atas perkara tersebut.
Publik berharap penyidik tidak berhenti pada pelaksana teknis, tetapi mampu mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti dan hasil penyidikan.
IKHSAN



Comment