Kantor Bupati Polman Digeledah, KAKI Kaitkan Batalnya Kunjungan Prabowo

POLEWALI MANDAR — Penggeledahan Kantor Bupati Polewali Mandar, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), hingga Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kantor oleh penyidik​​Tipidkor Polda Sulawesi Barat menjadi babak penting dalam pengusutan penyelidikan penyelidikan dana spiritualawan senilai Rp4,2 miliar.

Di balik pintu-pintu ruangan birokrasi yang didatangi penyidik, puluhan bundel dokumen pertanggungjawaban, daftar penerima, berkas pencairan anggaran, hingga perangkat elektronik diamankan. Penyudikan kini bergerak menelusuri aliran anggaran yang disebut telah dicairkan seluruhnya, tetapi diperkirakan tidak sampai secara utuh ke sejumlah penerima.

 

Baca Juga : KAKI Desak Kejagung Audit Konsesi Tol CMNP, Soroti Kompensasi Rp7,8 Triliun

 

Kasus ini menjadi sorotan karena anggaran yang dipersoalkan diperuntukkan bagi imam masjid, pendeta, guru mengaji, dan rohaniawan. Mereka yang selama ini menjalankan peran sosial dan keagamaan justru disebut menjadi pihak yang dirugikan dalam dugaan penyimpangan tersebut.

Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menilai penggeledahan yang menyentuh pusat birokrasi Pemkab Polman merupakan langkah penting. Organisasi itu mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti melakukan pemeriksaan dokumen, melainkan menelusuri pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas pengelolaan dan pencairan dana.

Sekjen KAKI, Anshor Mu’min menyampaikan apresiasi terhadap langkah Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulbar.

“Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Ditreskrimsus Polda Sulbar atas keberanian menggeledah pusat birokrasi Pemkab Polman. Kasus ini sangat melukai rasa keadilan karena merampas hak pemuka agama, mulai dari imam masjid, pendeta, hingga guru mengaji,” ujar Anshor, Selasa (3/11/2026).

Bagi KAKI, perkara tersebut bukan sekedar persoalan administrasi keuangan daerah. Dugaan penyimpangan dana insentif spiritualawan menyentuh persoalan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintah.

 

Penggeledahan dan Penundaan Kunjungan Presiden

Anshor juga mengaitkan pengusutan dugaan korupsi tersebut dengan tertundanya agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Polman yang semula dijadwalkan Rabu, 4 November 2026.

“Kami duga intelijen kepresidenan membaca situasi secara jernih. Presiden punya komitmen nihil toleransi terhadap korupsi. Sangat janggal jika kepala negara hadir dan disetujui jajaran birokrasi yang pimpinannya, termasuk ruang Sekda dan Bagian Kesra, baru saja diobok-obok penyidik ​​Tipidkor,” tegasnya.

Kunjungan Presiden tersebut sebelumnya direncanakan untuk meresmikan 1.403 lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Hingga saat ini, redaksi belum menerima penjelasan rinci mengenai alasan tertunda maupun jadwal pengganti Sekretariat Presiden.

Mediaekspres.com

Comment