JAKARTA — Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menuai apresiasi dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI).
Lembaga tersebut menilai langkah cepat KPK sebagai bukti bahwa praktik korupsi di daerah masih menjadi perhatian serius dan tidak luput dari pengawasan aparat penegak hukum.
Sekretaris Jenderal KAKI, Anshor Mu’min, menyampaikan penghargaan kepada tim penindakan KPK yang berhasil mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Muara Enim, pejabat dinas, dan pihak swasta dalam operasi yang berlangsung pada Senin (8/6/2026).
“Ini menjadi peringatan keras bagi para pemburu rente yang selama ini menjadikan anggaran publik sebagai ladang kepentingan pribadi. KPK menunjukkan bahwa tidak ada jabatan yang kebal hukum ketika uang rakyat diduga disalahgunakan,” tegas Anshor dalam keterangannya di Jakarta.
Baca : KAKI Desak Kejagung Audit Konsesi Tol CMNP, Soroti Kompensasi Rp7,8 Triliun
Baca : Kepala BGN Jadi Tersangka, Mitra SPPG yang Diduga Beli Titik Dapur Mulai Ketar-Ketir
Menurutnya, penyegelan sejumlah ruangan di lingkungan Dinas Pendidikan Muara Enim semakin memperkuat pentingnya pengawasan terhadap sektor pendidikan yang selama ini mengelola anggaran besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Anshor menilai keberhasilan OTT tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa daya gigit KPK mulai melemah. Sebaliknya, operasi senyap yang berhasil menjaring sejumlah pihak dalam waktu singkat menunjukkan bahwa lembaga antirasuah masih memiliki kemampuan kuat dalam mengungkap dugaan praktik korupsi yang dilakukan secara terstruktur.
“Kami berharap KPK segera membuka konstruksi perkara ini secara transparan setelah proses pemeriksaan selesai. Publik berhak mengetahui bagaimana dugaan praktik korupsi itu terjadi, siapa saja yang terlibat, dan berapa besar potensi kerugian yang ditimbulkan,” ujarnya.
KAKI juga menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran daerah. Menurut Anshor, setiap rupiah uang negara harus dipastikan kembali kepada kepentingan masyarakat, bukan justru mengalir ke kantong segelintir elite yang memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri.
“OTT Muara Enim adalah alarm keras. Daerah-daerah lain harus menjadikannya pelajaran bahwa praktik jual beli proyek, pengaturan anggaran, maupun penyalahgunaan kewenangan cepat atau lambat akan terungkap. KPK harus terus didukung untuk membersihkan birokrasi dari korupsi yang menggerogoti hak rakyat,” pungkasnya.(*)
Comment