Ketika Mamuju Kehilangan Cahaya, KAKI Menuntut Kepala PLN Dicopot

MEDIAEKSPRES.COM — Ketika listrik menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, 68 hari pemadaman yang terus berulang di Mamuju, Sulawesi Barat, bukan lagi persoalan yang bisa mengganggu gangguan teknis. Di balik malam yang berulang kali gelap, ada aktivitas ekonomi yang terhenti, usaha kecil yang merugi, serta hak konsumen yang ditanyakan.

Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menilai krisis kelistrikan yang berlangsung lebih dari dua bulan tersebut sebagai cerminan buruknya tata kelola dan lemahnya kepemimpinan di tubuh PT PLN (Persero).

Sekjen KAKI, Anshor Mu’min, secara mendesak mendesak Direktur Utama PLN yang baru untuk mencopot Kepala PLN UP3 Mamuju serta pembiayaan dari pimpinan regional UID Sulselrabar.

“Sebagai warga Mamuju, kami merasa hak paling dasar sebagai konsumen diabaikan secara sistematis. Pemadaman 68 hari adalah rekor terburuk tata kelola kelistrikan di Sulbar. Ini bukan sekadar force majeure, tapi kegagalan kepemimpinan lokal dalam mitigasi krisis,” tegas Anshor di Mamuju, Sabtu (7/11/2026).

Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya terus menjadi korban dari pasokan listrik tanpa penyelesaian yang jelas.

 

Pemadaman Berjam-jam, Usaha Rakyat Terkapar

Krisis listrik semakin menyulitkan warga di sejumlah wilayah, mulai dari Simboro, Kalukku, Tapalang hingga kawasan niaga Mamuju.

Pemadaman yang diumumkan selama 3–4 jam yang diklaim dalam praktiknya dapat berlangsung hingga 5–8 jam. Bahkan, pemadaman disebut terjadi berulang kali dalam sehari.

Bagi pelaku usaha kecil, kondisi ini bukan sekedar ketidaknyamanan, melainkan ancaman langsung terhadap keberlangsungan usaha.

Usaha laundry, percetakan, warung kopi, hingga bengkel las disebut mengalami penurunan pendapatan. Sebagian usaha pelaku terpaksa menyewa genset dengan biaya bahan bakar yang menggerus keuntungan.

Sektor perikanan juga ikut terdampak. Rantai pendingin di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mamuju termasuk gangguan, sehingga berisiko menyebabkan ikan dan stok beku mengalami kerusakan.

Di tingkat rumah tangga, warga juga mengeluhkan potensi kerusakan perangkat elektronik akibat ketidakstabilan tegangan ketika listrik kembali menyala.

 

Dalih PLTA Dipertanyakan, KAKI Soroti Pembangkit Termal

KAKI juga memasukkan penjelasan mengenai berkurangnya pasokan listrik akibat penurunan debit udara sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA), seperti Bakaru, Malea, dan Poso.

Anshor menilai alasan tersebut perlu diuji secara menyeluruh, terutama terkait kemampuan pembangkit termal dalam menopang kebutuhan listrik ketika produksi PLTA menurun.

“Jika pasokan PLTA menyusut, mengapa pembangkit listrik tidak menutup defisit? Stok batu bara nasional aman di atas 20 Hari Operasi. Namun unit PLTU di Sulbarsel seperti Punagaya, Barru, dan Jeneponto justru serentak derating serta gangguan boiler dan turbin,” ujarnya.

Ia menguraikan masalah tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk kemungkinan kelemahan manajemen pemeliharaan fasilitas.

KAKI juga menyampaikan dugaan masalah anggaran pemeliharaan atau overhaul pembangkit. Namun dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

 

Desak Kompensasi dan Audit Anggaran PLN

KAKI menyampaikan tiga tuntutan utama kepada PLN dan pemerintah.

Pertama, pencopotan Kepala PLN UP3 Mamuju sebagai bentuk evaluasi terhadap penanganan krisis kelistrikan.

Kedua, pemberian konpensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), termasuk potongan tagihan bagi pelanggan pascabayar maupun pengadaan bagi pelanggan prabayar.

Ketiga, KAKI mendesak BPK RI, BPKP, serta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap anggaran pemeliharaan pembangkit, logistik energi, dan proyek pengadaan transmisi listrik di Sulawesi.

Menurut Anshor, aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di depan Kantor PLN UP3 Mamuju, Jalan Pattimura, beberapa waktu lalu merupakan bentuk akumulasi yang mengecewakan masyarakat.

Ia menilai krisis listrik ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik dan inefisiensi anggota di lingkungan BUMN.

Bagi masyarakat Mamuju, permasalahannya kini bukan sekedar kapan listrik kembali menyala. Lebih dari itu, masyarakatlah yang bertanggung jawab menunggu penyelesaian-penyelesaian krisis tersebut.

Hingga berita ini disusun, redaksi Mediaekspres.com akan meminta konfirmasi dan penjelasan resmi dari pihak PLN UP3 Mamuju serta manajemen UID Sulselrabar terkait penyebab pemadaman, langkah penanganan, dan kemungkinan memberikan kompensasi kepada pelanggan.

Ikhsan

Comment