MEDIAEKSPRES.COM – Hamparan sawit yang selama ini membentang di Pasangkayu kini menyimpan pertanyaan besar tentang batasan, legalitas, dan keadilan. Di balik perkebunan hijaunya, Aliansi Masyarakat Sul-Bar Menggugat membawa dugaan penguasaan 1.763 hektare lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) ke halaman Polda Sulawesi Barat.
Melalui investigasi pada 12 November 2026, massa mendesak kepolisian tidak hanya menangani perkara yang melibatkan masyarakat, namun juga membuka penyelidikan terhadap dugaan persoalan penguasaan lahan oleh korporasi perkebunan.
Baca Juga : Dari Pasangkayu ke Meja DPP Gerindra, Dugaan 1.763 Hektare di Luar HGU Mulai Disorot
Tiga perusahaan yang menjadi sorotan, yakni PT Letawa, PT Mamuang, dan PT Pasangkayu.
Dalam dokumen pernyataan sikapnya, terjadi dugaan dugaan lahan di luar HGU masing-masing sekitar 635 hektare milik PT Letawa, 917 hektare PT Mamuang, dan 211 hektare PT Pasangkayu.
Luasnya mencapai 1.763 hektare
Angka tersebut bukan sekedar hamparan tanah dalam peta. Di dalamnya terdapat pertanyaan tentang batas konsesi, riwayat penerbitan izin, hak masyarakat, hingga kewajiban negara mengawasi pemanfaatan tanah.
Aliansi juga menggambarkan sekitar 42 hektar lahan PT Letawa yang diperkirakan berada di kawasan hutan serta 861,7 hektar lahan PT Pasangkayu yang disebut telah ditentukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Mereka mendesak Kapolda Sulbar mengusut legalitas HGU dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan tersebut, termasuk jajaran direksi dan operator perusahaan.
Bagi banyak aksi, masalah ini tidak boleh berhenti pada angka. Harus ada pemeriksaan dokumen dan pengukuran batas secara resmi.
Kini, pertanyaan itu muncul di hadapan aparat: apakah dugaan penguasaan ribuan hektare tersebut akan terungkap hingga tuntas?
Sebab, ketika batas tanah dipersoalkan, yang dipertaruhkan bukan hanya luas perkebunan, tetapi juga kepastian hukum dan hak masyarakat. (*)




Comment