MAJENE, MEDIAEKSPRES.COM — Program revitalisasi sekolah seharusnya menjadi jalan bagi peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya menyisakan tanda tanya mengenai aliran uang dan janji pekerjaan yang tidak terwujud.
Dugaan transaksi dana yang mengatasnamakan program revitalisasi sekolah tahun 2026 di Kabupaten Majene kini menjadi sorotan LSM Merdeka Manakarra Sulawesi Barat.
Organisasi tersebut mendesak Bupati Majene segera memanggil dan meminta klarifikasi resmi dari seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial IH, yang disebut dalam informasi yang diterima LSM terkait dugaan transaksi dengan nilai kerugian sejumlah pihak mencapai kurang lebih Rp540 juta.
Ketua LSM Merdeka Manakarra Sulbar, Andika Putra, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpunnya, sejumlah orang diperkirakan mentransfer uang setelah memperoleh izin pekerjaan dalam program revitalisasi sekolah melalui perantara.
Namun, menurut informasi yang diterima LSM tersebut, pekerjaan yang dijanjikan tidak diperoleh pihak yang telah mentransfer uang. Program revitalisasi sekolah disebut tetap berjalan dengan pelaksana lain, sementara pihak yang mengaku dirugikan disebut mengalami kerugian materiil.
Andika menyebut, bukti transfer ke rekening yang dikabarkan terkait dengan ASN berinisial IH disebut tersedia. Meski demikian, kepemilikan rekening, tujuan transaksi, hubungan dana tersebut dengan program revitalisasi sekolah, serta pihak yang bertanggung jawab masih perlu diklarifikasi dan penambangan secara independen.
“Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian. Jika ditemukan pelanggaran disiplin, tindak sesuai aturan,” tegas Andika Putra, di Mamuju, Selasa, 27 Oktober 2026.
Ia meminta Bupati Majene tidak berhenti pada penjelasan informal, tetapi mendorong pemeriksaan administratif yang objektif agar perkara menjadi terang.
Menurutnya, penanganannya perlu mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila status dan ketentuan penerapannya sesuai dengan ASN yang bersangkutan.
Andika menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai kewenangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak pihak-pihak yang mengaku dirugikan.
Di sisi lain, LSM Merdeka Manakarra Sulbar mengaku masih mendalami informasi mengenai dugaan kedekatan IH dengan sejumlah pejabat terkait.
Mereka juga sedang mengumpulkan keterangan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang diduga berperan atau memberikan Arah dalam rangkaian transaksi tersebut.
Andika berpikir bagaimana dugaan transaksi dengan nilai sebesar itu dapat terjadi apabila benar-benar berkaitan dengan janji pekerjaan dalam program pemerintah.
Namun dugaan keterlibatan pihak lain maupun kemungkinan adanya perintah dari pihak tertentu masih memerlukan bukti dan klarifikasi, bukan sekadar asumsi.
“Yang perlu ditelusuri adalah bagaimana mekanismenya, siapa saja pihak yang terlibat, serta apakah ada pihak lain yang memberikan arahan. Semua harus dibuka berdasarkan bukti, bukan spekulasi,” tegasnya
Bagi LSM Merdeka Manakarra Sulbar, persoalan ini bukan semata-mata mencakup uang dan janji pekerjaan. Dugaan tersebut juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan, terutama ketika nama aparatur negara disebut dalam informasi yang berkaitan dengan program pendidikan.
Hingga berita ini selesai, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Klarifikasi dari IH, penjelasan pemerintah daerah, serta pemeriksaan terhadap dokumen transaksi dan pihak-pihak terkait menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Redaksi Mediaekspres.com membuka ruang bagi IH, Bupati Majene, dan pihak-pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan masalah ini untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
Baca Berita Terkait :
– Mengaku Diancam Lewat Telepon, Ilham Laode Akan Minta Perlindungan Polisi
– Nama Bupati dan Sekda Diseret dalam Isu Revitalisasi, Pemkab Majene Tegaskan Tak Terlibat
Comment