Mamuju — Aroma busuk dugaan permainan proyek pengadaan lahan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Sulawesi Barat mulai tercium tajam.
Dana miliaran rupiah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan fasilitas pelatihan tenaga kerja, kini justru diduga berubah menjadi bancakan oknum tertentu.
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERMAHI melalui Lembaga Kajian dan Pengawasan Pengembangan Hukum mengaku menemukan indikasi kuat adanya praktik korupsi, kolusi, hingga dugaan pemufakatan jahat dalam proses pembebasan lahan BLK di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.
Sekretaris Direktur Lembaga Kajian dan Pengawasan Pengembangan Hukum DPN PERMAHI, Wahyullah Arif, menegaskan, pihaknya akan membawa kasus tersebut langsung ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia karena menilai penanganan di daerah berjalan lamban dan terkesan mandek.
Menurut Wahyullah, hasil investigasi internal PERMAHI menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara nilai ganti rugi lahan berdasarkan penilaian dengan uang yang diterima masyarakat pemilik tanah. Potongan harga disebut mencapai puluhan persen dan diduga mengalir ke pihak-pihak tertentu.
“Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ada pola yang sistematis. Uang negara diduga dipermainkan melalui perantara yang terhubung dengan oknum dinas dan kekuatan politik,” tegasnya, pada Senin, 25 Mei 2026.
PERMAHI bahkan mengklaim telah mengantongi sejumlah dokumen, nama pihak terkait, hingga daftar saksi yang akan dibawa dalam laporan resmi ke Kejagung RI pekan depan.
Salah satu nama yang disorot disebut berasal dari unsur legislatif daerah yang diduga berperan sebagai penghubung transaksi.
Jika dugaan itu benar, maka proyek yang seharusnya menjadi simbol peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat justru berubah menjadi simbol rusaknya moral birokrasi dan politik daerah.
Publik kini mempertanyakan ke mana sebenarnya aliran dana pengadaan lahan tersebut. Mengapa pembayaran kepada warga tidak dilakukan secara transparan? Dan siapa aktor besar yang diduga bermain di balik proyek strategis itu?
Kritik juga mengarah pada lemahnya pengawasan internal pemerintah daerah. Proyek dengan anggaran besar seharusnya diawasi ketat sejak tahap pembebasan lahan. Namun fakta dugaan adanya “broker politik” dalam proses pembayaran justru memperlihatkan betapa rentannya proyek pemerintah dijadikan alat transaksi kekuasaan.
PERMAHI menilai, jika aparat penegak hukum tidak bergerak cepat, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan semakin runtuh. Apalagi kasus ini menyangkut uang rakyat dan hak masyarakat pemilik lahan.
“Jangan sampai BLK yang dibangun untuk mencetak tenaga kerja malah lahir dari praktik pencurian uang negara,” sindir Wahyullah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak dinas terkait maupun pihak legislatif yang disebut-sebut dalam dugaan skandal tersebut. Sementara itu, publik Sulawesi Barat kini menunggu apakah Kejagung RI benar-benar akan membongkar dugaan mafia lahan yang mulai menyeret nama elite daerah.(*)
Comment