JAKARTA – Aksi unjuk rasa ratusan ibu rumah tangga di kawasan Monas yang diwarnai pembagian uang Rp100 ribu dan wajan baru memunculkan ironi besar dalam demokrasi Indonesia.
Di satu sisi, para peserta mengaku datang karena khawatir program Makan Bergizi Gratis (MBG) terganggu. Di sisi lain, muncul pertanyaan serius mengenai siapa pihak yang membiayai mobilisasi massa dan pengadaan logistik dalam jumlah besar tersebut.
Yang tidak boleh dilupakan, masyarakat kecil bukanlah pihak yang pantas dijadikan sasaran kritik utama. Kekhawatiran para ibu terhadap keberlanjutan MBG merupakan kegelisahan yang nyata.
Di tengah tekanan ekonomi dan mahalnya kebutuhan pokok, program pemenuhan gizi bagi anak menjadi harapan yang sangat penting. Aspirasi itu sah dan patut didengar.
Persoalannya berubah ketika muncul dugaan bahwa keresahan masyarakat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun opini publik.
Baca : Kepala BGN Jadi Tersangka, Mitra SPPG yang Diduga Beli Titik Dapur Mulai Ketar-Ketir
Jika benar ada aktor yang mengorganisasi aksi dengan menyediakan uang maupun perabot rumah tangga sebagai insentif, maka substansi perjuangan rakyat telah bergeser menjadi alat kepentingan segelintir orang.
Dugaan semacam ini tentu harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif, bukan sekadar menjadi bahan spekulasi.
Di tengah mencuatnya berbagai persoalan tata kelola program MBG dan sorotan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan transparan.
Publik berhak mengetahui apakah demonstrasi tersebut benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat atau justru merupakan bagian dari upaya membangun tameng opini bagi pihak yang sedang menghadapi persoalan hukum.
Momentum ini juga menjadi ujian kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Evaluasi terhadap kinerja pembantu presiden harus dilakukan berdasarkan integritas, kompetensi, dan hasil kerja, bukan semata pertimbangan politik.
Program strategis nasional hanya akan berhasil apabila dikelola oleh pejabat yang profesional, akuntabel, dan bebas dari kepentingan kelompok.
Pada akhirnya, jangan biarkan rakyat kecil menjadi alat permainan elite. Emak-emak datang membawa harapan agar anak-anak tetap mendapatkan makanan bergizi, bukan untuk dijadikan tameng bagi siapa pun yang ingin menghindari pertanggungjawaban.
Jika ada dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun korupsi, maka penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, sementara hak masyarakat atas program pangan tetap wajib dilindungi. (*)
Comment