Sulbar,Mediaekspres.com — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru, menekankan pentingnya pengaawasan, evaluasi kementerian, dan transparansi anggaran untuk memstikan program revitalisasi sekolah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ratih dalam jawaban tertulis kepada redaksi Mediaekspres.com, di tengah sorotan terhadap dugaan transksi dana yang dikaitkan dengan program revitalisasi sekolah tahun 2026 di Kabupaten Majene.
Menurut Ratih, setiap rupiah anggaran revitalisasi semestinya difokuskan untuk menghasilkan pembangunan berkualitas dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama warga sekolah yang menjadi penerima manfaat.
“Kami sangat menyayangkan dan kecewa, karena seharusnya setiap rupiah dari dana program ini murni difokuskan untuk mendapatkan hasil revitalisasi yang terbaik yang berdampak untuk masyarakat terutama warga sekolah yang bersangkutan,” tulis Ratih, melalui pesan WhatsApp, Selasa, 27 Oktober 2026.
Baca Juga : Uang Berpindah, Kejelasan Menghilang: Pengakuan MA Guncang Program Revitalisasi Sekolah Majene
Pengawasan Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas
Pembangunan sekolah dapat terlihat dari ruang kelas yang direnovasi dan fasilitas yang dibenahi. Namun, di balik pekerjaan fisik tersebut, terdapat proses yang juga perlu diawasi, mulai dari pencairan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga pelaporan penggunaan dana.
Ratih mendorong pemerintah pusat memperketat mekanisme pencairan dan pelaporan dana. Ia juga menilai keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar pengawasan pelaksanaan program di lapangan berjalan lebih intensif.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Ratih menyatakan akan mendorong evaluasi terhadap kementerian terkait guna memperbaiki pelaksanaan program pendidikan ke depan.
“Sebagai bagian dari tugas dan fungsi pengawasan, kami akan mendorong adanya evaluasi dari kementerian untuk terus memperbaiki program pemerintah ini ke depannya agar semakin memberikan dampak positif untuk masyarakat kita,” ungkapnya.
Evaluasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga mendorong perbaikan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.
Baca Juga : Dugaan Setoran Rp540 Juta Revitalisasi Sekolah Majene, LSM Merdeka Manakarra Desak APH Bergerak
Transparansi Anggaran Menjadi Kunci
Ratih juga menyoroti pentingnya keterbukaan informsi mengenai penggunaan dana program penddikan. Akses publik terhadap informasi anggaran dan pelaporan secara berkala dinilai dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah.
Selain itu, ia mendorong evaluasi pascapembangunan dengan melibatkan pemerintah daerh untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
Dengan demikian, keberhasilan revitalisasi sekolah tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas pekerjaan dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh sekolah.
Transparansi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara secara bertanggung jawab.
Dugaan Transaksi Rp540 Juta di Majene Jadi Sorotan
Di Kabupaten Majene, program revitalisasi sekolah turut menjadi perhatian setelah LSM Merdeka Manakarra Sulawesi Barat mendesak Bupati Majene memanggil dan meminta klarifikasi dari seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial IH.
LSM tersebut menyoroti dugaan transaksi dana sekitar Rp540 juta yang disebut berkaitan dengan janji pekerjaan dalam program revitalisasi sekolah tahun 2026. Berdasarkan informasi yang disampaikan LSM, sejumlah pihak diduga telah mentransfer uang setelah dijanjikan memperoleh pekerjaan, tetapi kemudian tidak mendapatkan pekerjaan yang dimaksud.
Ketua LSM Merdeka Manakarra Sulbar, Andika Putra, meminta pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan tersebut melalui klarifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangan. Ia juga mendorong koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Baca Juga : Keterangan soal Penugasan Imran Husaidi Berbeda, Publik Menanti Klarifikasi Sekda dan Bupati Majene
Meski demikian, dugaan transaksi tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Tujuan transaksi, keterkaitannya dengan program pemerintah, serta peran masing-masing pihak perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan keterangan yang dapat diverifikasi.
Pernyataan Ratih mengenai penguatan pengawasan dan evaluasi memberikan perspektif tentang pentingnya tata kelola program pendidikan. Namun, ia tidak secara khusus menyatakan bahwa dugaan transaksi di Majene telah terbukti ataupun menyimpulkan keterlibatan pihak tertentu.
Karena itu, klarifikasi pemerintah daerah, penjelasan kementerian terkait, serta pemeriksaan oleh pihak berwenang diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat.
Pendidikan Bukan Hanya Soal Bangunan
Lebih jauh, Ratih mengingatkan bahwa kemajuan pendidikan tidak cukup dicapai melalui perbaikan infrastruktur sekolah.
Peningkatan kapasitas manajerial, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, kesejahteraan guru ASN maupun non-ASN, serta dukungan ekonomi bagi murid dan keluarga juga perlu menjadi perhatian.
Fasilitas sekolah yang memadai harus berjalan beriringan dengan kualitas pembelajaran dan dukungan terhadap tenaga pendidik. Dengan begitu, revitalisasi tidak hanya menghasilkan bangunan yang lebih baik, tetapi juga membuka kesempatan belajar yang lebih berkualitas bagi generasi muda.
Bagi Sulawesi Barat, tantangan memajukan pendidikan bukan semata-mata tentang berapa banyak sekolah yang dibangun atau direnovasi, melainkan juga sejauh mana program tersebut meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga : Dugaan Dana Revitalisasi Sekolah Majene, Wakil Bupati Angkat Bicara, Sekretaris Disdikpora Mengaku Tak Tahu
Pada akhirnya, anggaran pendidikan merupakan amanah publik. Karena itu, pengawasan tidak boleh lengah, transparansi tidak boleh sekadar formalitas, dan setiap dugaan penyimpangan harus ditelusuri secara objektif.
Tujuannya bukan menghakimi sebelum ada kepastian, melainkan memastikan anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya demi pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. (*)
Comment