“Belanja APD di Mateng, banyak bantuan dari luar yang tidak menggunakan anggaran refocusing. Belanja APD juga tidak seberapa banyak yang digunakan, begitu juga dengan ekonomi,” jelasnya.
Najib Ibrahim menegaskan, pemerintah mesti memperjelas anggaran bantuan sosial sekira Rp 7 miliar direalisasikan untuk apa.
Untuk itu, pihaknya meminta lembaga DPRD Mateng mengevaluasi anggaran Covid-19 yang dikelola pihak eksekutif. Najib berharap, DPRD ikut melibatkan lembaga kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan dalam proses evaluasi nantinya.
Jika permintaan tersebut tidak diindahkan, Dewan Pemuda Mateng akan berinisiatif mengundang lembaga legislatif serta seluruh stakeholder yang terlibat untuk membicarakan dampak sosial pandemi Covid-19.
“Kalau DPR tidak mengindahkan pernyataan ini, maka kami yang akan memfasilitasi DPR selaku lembaga kontrol dan semua stakeholder yang terkait, untuk kami undang membicarakan secara gamblang persoalan penangan dan anggaran Covid-19,” jelasnya.
Najib Ibrahim menambahkan, siapa pun yang terindikasi melakukan korupsi di negeri ini harus diproses sesuai hukum yang berlaku, tanpa melihat status serta jabatan seseorang.
Reporter: Jeky
Editor : Mediaekspres.id
Quotes of the day “Kenapa orang Indonesia selalu mempromosikan batik, reog? Kok korupsi nggak? Padahal korupsilah budaya kita yang paling mahal.”
Sujiwo Tejo
Comment