JAKARTA- Di saat nilai tukar rupiah tertekan dan daya beli masyarakat terus melemah, publik berharap para pemangku kebijakan menunjukkan empati dan keseriusan membaca kegelisahan rakyat. Namun, respons yang muncul dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, justru memantik tanda tanya.
Gelombang kritik yang disuarakan BEM SI, Cipayung Plus, dan berbagai elemen masyarakat sipil muncul bukan tanpa alasan. Ketidakpastian ekonomi, harga kebutuhan pokok yang terus naik, serta kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah telah mendorong mahasiswa memberikan ultimatum kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka bahkan menggulirkan wacana “Reformasi Jilid II” apabila aspirasi publik tidak mendapat perhatian serius.
Alih-alih merespons dengan pendekatan dialogis, pernyataan Herindra yang disampaikan sambil tertawa dan menekankan pentingnya menjaga persatuan justru menimbulkan persepsi berbeda di ruang publik. Bagi sebagian kalangan, sikap tersebut terkesan meremehkan keresahan yang sedang dirasakan masyarakat.
Anshor Mu’min, aktivis muda yang selama ini aktif mengawal isu-isu kerakyatan, menilai aspirasi mahasiswa seharusnya dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, kritik yang disampaikan mahasiswa bukan serangan terhadap negara, melainkan alarm demokrasi agar pemerintah lebih peka terhadap kondisi rakyat.
“Mahasiswa tidak sedang mengancam negara. Mereka sedang mengingatkan pemerintah agar tidak kehilangan arah. Kritik yang disampaikan adalah bentuk kecintaan terhadap bangsa dan kepedulian terhadap masa depan rakyat,” ujar Anshor.
Baca : Skandal Muara Enim Meledak, KAKI Minta KPK Bongkar Aktor dan Aliran Dana
Baca : KAKI Desak Kejagung Audit Konsesi Tol CMNP, Soroti Kompensasi Rp7,8 Triliun
Ia menegaskan bahwa lembaga intelijen semestinya berfungsi membaca denyut nadi masyarakat secara objektif. Ketika keresahan ekonomi meningkat, fokus utama seharusnya tertuju pada pemetaan persoalan yang membebani rakyat, bukan pada upaya membangun narasi yang dapat menimbulkan kesan bahwa gerakan mahasiswa merupakan ancaman terhadap stabilitas nasional.
Menurut Anshor, sejarah bangsa menunjukkan bahwa mahasiswa selalu menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Karena itu, setiap kritik yang lahir dari kampus seharusnya diperlakukan sebagai masukan strategis, bukan dicurigai sebagai gerakan yang berpotensi mengganggu persatuan.
“Tidak ada yang lebih berbahaya bagi persatuan bangsa selain ketidakmampuan mendengar suara rakyat. Persatuan tidak lahir dari rasa takut, tetapi dari keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan bersama,” tegasnya.
Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, pemerintah membutuhkan ruang dialog yang sehat dengan kelompok kritis. Menutup telinga terhadap kritik hanya akan memperlebar jarak antara elite kekuasaan dan realitas yang dihadapi rakyat sehari-hari.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan publik bukan sekadar seruan menjaga stabilitas, melainkan langkah nyata untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Sebab ketika harga-harga melonjak dan kehidupan rakyat semakin berat, yang dicari masyarakat adalah solusi, bukan sekadar narasi. (*)
Comment